DPRD Apresiasi Pemkab Murung Raya Raih Peringkat Kedua Penurunan Kemiskinan se-Kalteng
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P. (Foto: efn)
PURUK CAHU, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali mencatat prestasi membanggakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapperida Kalteng, Kamis (20/11/2025), Murung Raya diumumkan sebagai kabupaten peringkat kedua dengan capaian penurunan kemiskinan terbaik se-Kalimantan Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Rakor ini merupakan bagian dari implementasi Keputusan Gubernur Nomor 188.44/83/2022 mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022–2026.
Dalam laporan yang disampaikan pada Rakor, Kabupaten Murung Raya berhasil mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,39 poin, dengan persentase capaian penurunan mencapai 5,93 persen. Hasil ini menempatkan Murung Raya di posisi kedua setelah melalui proses evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Provinsi.
Menanggapi capaian tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa Pemkab Murung Raya bekerja dengan arah yang benar dalam penanggulangan kemiskinan. Penurunan ini merupakan bukti konkret bahwa program-program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bebie.
“Kami di Komisi II mendukung penuh upaya Pemkab untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dengan capaian ini, DPRD Murung Raya berharap pemerintah daerah dapat konsisten menjaga momentum, memperluas program strategis penanggulangan kemiskinan, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Efn)
