Foto: ist/BN
BEKASI, BIDIKNASIONAL.com – Meskipun pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara berlapis mulai dari tingkat Kabupaten hingga Pusat, indikasi kebocoran anggaran diduga masih terjadi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah SMPN 3 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sekolah yang berlokasi di Desa Karang Asih ini diduga kuat melakukan praktik penggelembungan (mark-up) jumlah peserta didik pada tahun anggaran 2022 saat proses perekaman data (cut-off) Kemendikbudristek.
Disampaikan sumber bidiknasional.com (bn.com), Berdasarkan Keputusan Kemendikbudristek tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Dian Wahyuni, SMPN 3 Cikarang Utara dengan NPSN 20252069 tercatat memiliki 1.302 peserta didik. Dengan satuan biaya Rp 1.190.000 per siswa, seharusnya sekolah tersebut menerima total dana sebesar Rp 1.549.380.000 per tahun.
“Namun, dalam realisasinya, SMPN 3 Cikarang Utara justru memperoleh dana BOS sebesar Rp 1.568.180.801, yang setara dengan 1.317 peserta didik. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp 18.800.801 atau dugaan adanya 15 peserta didik “fiktif” yang dimasukkan dalam laporan untuk memperbesar penerimaan dana,” ujarnya.
Dugaan Laporan Ganda dan Pemeliharaan Sarpras
Masih kata sumber itu, tak hanya persoalan jumlah siswa, sekolah ini juga diterpa isu laporan realisasi penggunaan dana BOS versi ganda pada tahun anggaran yang sama.
Selain itu, alokasi dana pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah sebesar Rp 927.768.000 untuk periode tahun 2022 dan 2023 turut dipertanyakan keabsahannya.
Dugaan mark-up pada sektor sarpras ini muncul karena kondisi fisik sekolah yang dinilai tidak mencerminkan besarnya anggaran yang dikeluarkan.
“Sebagai contoh, plang nama sekolah terlihat hitam, kusam, dan tidak terawat, memicu pertanyaan warga terkait ke mana aliran dana pemeliharaan tersebut dialokasikan,” imbuhnya.
Saat awak media bn.com mendatangi sekolah untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, Kepala SMPN 3 Cikarang Utara, Dedi Kusnadi, tidak memberikan penjelasan teknis mengenai temuan tersebut. Ia justru mengarahkan awak media untuk menemui pihak lain.
“Temuin aja Haji Nimun ya, karena sudah saya kasih kepercayaan kepada beliau. Percuma ke dalam juga lagi pada kering, Bang,” ujar Dedi Kusnadi singkat saat dikonfirmasi baru-baru ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak manajemen BOS Kabupaten Bekasi maupun Dinas Pendidikan terkait selisih anggaran dan dugaan data fiktif di SMPN 3 Cikarang Utara tersebut. (Abdul Rachman)
