SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Partai Golkar Sangat antusias mencurahkan semua kemampuannya untuk mengatasi Sidoarjo dari banjir dan menggandeng pemkab sidoarjo dan semua pihak demi Sidoarjo. Grand design penanganan banjir yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Partai Golkar.
Forum ini menyoroti pentingnya arah besar penanggulangan banjir yang lebih terukur, konsisten, dan melibatkan banyak pihak, termasuk partai politik.
FGD berlangsung di Aula DPD Partai Golkar Sidoarjo, Sabtu (10/1/2026), menghadirkan Kepala Bappeda Sidoarjo Ainur Rahman dan Tenaga Ahli Perencanaan Tata Ruang ITS, Umi Latifah.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengatakan kepada wartawan Bidiknasional.com,bahwa FGD ini digelar untuk memastikan masyarakat memahami bahwa penanganan banjir kini memiliki kerangka perencanaan melalui master plan.
“Kepala Bappeda tadi menyampaikan masih perlu kajian lebih dalam agar hasilnya maksimal. Golkar mengapresiasi Pemkab Sidoarjo yang sudah serius menangani banjir tahunan,” jelas Adam.
Selain itu, Golkar ingin memberikan pendidikan politik bahwa partai memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi dan mendorong solusi konkret.
“Golkar tidak bisa sendiri. Karena itu kami mengundang partai lain agar punya visi yang sama dalam penanggulangan banjir,” tambahnya.
Hadir pula sejumlah pimpinan partai dari PKB, PAN, PKS, PPP, dan PDIP serta anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula tokoh masyarakat, Organisasi masyarakat, juga dari unsur media.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Moh Dhamroni Chudlori, menekankan pentingnya konsistensi.
“Yang terpenting adalah konsisten perencanaan dan konsisten anggaran. Jangan sampai berubah di tengah jalan. Sebagus apa pun rencana, tanpa itu hanya jadi ilusi,” tegas politikus PKB itu.
Dari PAN, Emir Firdaus menyoroti kebutuhan anggaran penanganan banjir yang mencapai Rp2,7 triliun, sementara kemampuan daerah baru sekitar Rp1,8 triliun.
“Kombinasi anggaran provinsi, pusat, dan Sidoarjo sudah tepat. Tinggal pokir DPR RI dan DPRD Provinsi diarahkan untuk banjir,” ujarnya.
Emir menambahkan selama ini fokus anggaran banyak terserap ke pembangunan jalan.
“Sungai dibersihkan hanya Rp3 miliar, sekarang malah jadi kawasan wisata. Itu berdampak ekonomi, tapi kebutuhan banjir tetap harus diprioritaskan,” tutupnya.
FGD ini diharapkan menjadi awal penyamaan visi antarpartai demi memperkuat grand design penanganan banjir Sidoarjo ke depan.
Willy yunus dari elemen masyarakat mengharap kepada kepala bapeda kabupaten sidoarjo agar konsisten antara teori dan pelaksanaan harus dibuktikan. (yah)
