Proses rapat koordinasi di ruang Opsroom Sidoarjo. (Foto: ist)
SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmen penuh dalam menyukseskan program prioritas nasional. Salah satunya melalui percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menekankan bahwa KDKMP merupakan langkah nyata daerah dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Subandi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, camat, serta kepala desa di Ruang OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).
“Program KDKMP ini adalah atensi langsung dari Presiden. Sebagai pimpinan daerah, kita wajib menyukseskan dan memaksimalkan target pendiriannya,” ujar Subandi.
Ia menegaskan bahwa percepatan KDKMP hanya dapat tercapai melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, serta pemerintah desa dan kelurahan.
Dalam arahannya, Bupati Subandi menginstruksikan para camat agar proaktif turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan teknis secara langsung kepada desa.
“Saya minta camat tidak hanya memantau dari kantor, tetapi hadir di lapangan untuk mendampingi desa menyelesaikan persoalan yang ada,” tegasnya.
Baca Juga : Rumah Pompa Kedung Peluk Sidoarjo Progres 70 Persen, Februari Akan Dibuka
Ia juga meminta agar seluruh kendala, khususnya desa yang belum memiliki anggaran Bantuan Keuangan (BK) atau mengalami keterbatasan dana, segera dipetakan secara menyeluruh. Selain itu, Subandi menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala.
“Data di portal harus diperbarui minimal tiga hari sekali, dan progres maupun kendala desa harus dilaporkan rutin,” katanya.
Berdasarkan data sementara, terdapat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo yang masih terkendala proses pengurukan lahan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan solusi konkret berupa penyediaan sembilan unit backhoe serta armada truk milik pemerintah daerah untuk membantu percepatan pekerjaan.
“Alat berat sudah kami siapkan. Desa tinggal mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan agar proses pengurukan segera tuntas,” jelas Subandi.
Selain KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti persoalan kekurangan sekitar 4.000 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berdampak pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Tanpa kepastian RDTR, investor akan ragu masuk ke Sidoarjo. Ini harus kita kawal, termasuk dengan langkah ke Jakarta agar arah pembangunan dan investasi menjadi jelas,” pungkasnya.
Laporan : Teddy Syah
