Kondisi bangunan pos jaga Pemkab Jombang yang bagian cat dindingnya sudah tampak mengelupas. (Foto: BN/Tok)
JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Salah satu pejabat publik, yakni Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Jombang, tampaknya “kebakaran jenggot” setelah diberitakan oleh media Bidik Nasional (BN) terkait proyek bangunan pos penjagaan yang dibangun di samping kantor Bapenda (belakang UPT Dinas Perpustakaan).
Awalnya tidak ada papan proyek, sekarang buru-buru sudah dipasang. Setelah papan proyek tersebut dipasang, ada indikasi bahwa Kabag Umum, Mohammad Erik Arif, S.STP., M.M., menunjukkan reaksi panik, marah, atau cemas. Reaksi ini muncul ketika media BN membongkar dugaan penyimpangan wewenang atau kinerja buruk ke ranah publik, sehingga papan proyek tersebut diduga sempat disembunyikan.
Proyek “siluman” di Pemkab Jombang dalam dinamika komunikasi politik dan kebebasan pers memicu krisis citra dan reputasi. Kondisi ini umumnya dipicu oleh beberapa faktor. Penyebabnya, salah satu oknum pejabat Pemkab Jombang tersebut (Kabag Umum) diduga “kebakaran jenggot” karena mengalami krisis citra dan reputasi akibat pejabat publik sering kali terjebak dalam permainan pencitraan.
Ketika wartawan merilis berita investigasi yang objektif, “topeng moral” atau citra positif yang dibangun dengan biaya besar seketika runtuh di mata masyarakat. Bila dicermati, berita pada edisi lalu bisa menjadi pintu masuk bagi Inspektorat untuk memulai penyelidikan.
Awalnya papan proyek tidak terpasang, lalu setelah diberitakan, papan proyek buru-buru dipasang. Ketika tim BN meninjau kembali bangunan pos jaga di lapangan, tembok bagian belakang ada yang mengelupas dan terlihat retak yang sengaja ditutupi menggunakan cat tebal.
Papan informasi proyek rehabilitasi pos jaga Pemkab Jombang senilai Rp79,9 juta yang tidak mencantumkan keterangan volume pekerjaan. (Foto: BN/Tok)
Selain itu, pada papan proyek tidak dicantumkan keterangan “volume”. Namun, keburukan yang sengaja disembunyikan akhirnya terlihat juga. Seharusnya Inspektorat turun ke lapangan dan tidak menutup mata terhadap penggunaan uang dari keringat rakyat.
Beberapa saat kemudian, BN menghubungi Candra, staf Bagian Umum sekaligus orang kepercayaan Kabag Umum, melalui ponselnya, tetapi tidak pernah diangkat. Setali tiga uang, baik Kabag Umum maupun Candra menutup diri untuk dikonfirmasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa UU Keterbukaan Informasi Publik di Bagian Umum Pemkab Jombang tidak pernah disosialisasikan oleh “bos” mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabag Umum merupakan anak buah kesayangan “bos” mereka dan mungkin sengaja dilindungi, bahkan seakan tutup mata terhadap kinerja bawahannya,” ungkap sumber media ini saat ditemui di Jombang, Selasa (10/11).
Akibatnya, Kabag Umum diduga merasa menepuk dada, kebal hukum, dan tidak takut akan konsekuensi hukum.
Sejauh itu masih kata sumber tersebut, berbeda dengan beberapa Kabag Umum sebelumnya yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik, pejabat yang sekarang agak sulit untuk dikonfirmasi.
Proyek pos jaga ini patut disorot dan dicurigai karena adanya dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang (kekuasaan). Di era keterbukaan informasi, tekanan publik akibat pemberitaan media yang viral bisa memaksa atasan untuk mengingatkan atau mencopot pejabat yang bermasalah.
“Perlu diingat, pers berfungsi sebagai watchdog (anjing penjaga) demokrasi dan kontrol sosial. Respons pejabat yang “kebakaran jenggot” seperti Kabag Umum Pemkab Jombang justru sering kali menjadi indikator bagi publik bahwa apa yang diberitakan oleh wartawan BN mengandung kebenaran yang berusaha ditutupi,” pungkasnya. (Tok)
