Proyek Rutilahu Pemkot Surabaya Rawan Penyimpangan
Anang: Yang Pegang Berita Acaranya Lurah Pakal
SURABAYA, JATIM, BN-Ternyata dari masyarakat kota Surabaya Barat, khususnya wilayah Kecamatan Pakal dengan adanya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu, red) dengan munculnya temuan kasus program Rutilahu tidak tepat sasaran tersebut,sudah pernah dipublikasikan oleh Koran Bidik Nasional edisi 745/8-14 Oktober 2019 judul ” Proyek Rutilahu Dinsos, Tebang Pilih. “Tepatnya wilayah Perum Korps Cacat Veteran Kelurahan Pakal. Kecamatan. Pakal.telah terjadi tebang pilih khususnya RW 05, sebab ada dugaan adanya kroni-kroni dari Dewi (orangnya salah satu anggota Dewan, dari partai pemenang) selaku RT merangkap Bendahara panitya Rutilahu,” ujar sumber BN.
Sedangkan,dari pihak H.Asto selaku Ketua Rutilahu, sempat membawa salah satu beking yang mengaku-aku wartawan mingguan di Humas Pemkot Surabaya. Saat mau diklarifikasi terkait program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Dinas Sosial (Dinsos) kota Surabaya.Apalagi, dari pihak Masad selaku Lurah Pakal Menolak Perwali No.16 Tahun 2019 Terkait Rutilahu.Lagi pula, dari pihak Soepomo tutup mata (pembiaran, red) terkait anggaran dari program Rutilahu,salah sasaran. Ketika dihubungi ternyata sambutannya menolak Wartawan BN selama ini.
Baca Juga :
Proyek Rutiluhu Dinsos Kota Surabaya Tebang Pilih
Staf Kesejahteraan Sosial, yang bernama Anang menjelaskan, ” betul memang global. Suratnya enam usulan cuma satu yang saya kerjakan. Lima usulan saya tolak karena tidak ada berita acara dari pak lurah,” ujar staf yang menangani bidang Rutilahu ini.
“Lagi, yo emboh (ya enggak tahu),pokok persyaratannya ada. Anda tanya lurahnya saja,” ujar anang di ruangannya dengan nada sewot. “Anda kelurahnya saja, soalnya yang pegang berita acaranya dia. Bukan berarti saya melempar tangan, ” kilahnya.
Beda lagi dengan pihak Masad selaku lurah Pakal. Saat diklarifikasi terkait Perwali No.16 Tahun 2019 Tentang Rutilahu tersebut, Lurah menegaskan, “Sesuai bisik anggarannya maupun orang (warga) yang dibantu boleh (dapat bantuan) kalau orang enggak punya” ujar Lurah Pakal lagi.
Ditanyai BN dasarnya apa? Lurah mengatakan,” Ini kerja social enggak ada gajinya, enggak ada hubungannya dengan perwali,” bantahnya. (BYP).