LAMPUNG BARAT, BN-Peratin (Kades) Pekon Hanakau Lampung Barat angkat bicara terkait pemberitaan Bidik Nasional pada 16/4 sampai 18/4.
Pemberitaan tersebut disebutkan jika realisasi ADD di dalam pemerintahan Pekon Hanakau tidak transparan. Hal tersebut disampaikan beberapa aparat desa, anggota LHP (BPD) hingga Ketua LHP desa setempat.
Peratin (Kades) setempat Rosidah melalui pesan singkat WhatsApp membantah keras apa yang sudah disampaikan tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh aparat dan anggota LHP itu, tidak benar,” katanya.
Menurut Rosidah, semua kegiatan di pekon itu ada juklak dan juknisnya.
“Setiap tahunnya kita buat banner informasi dan semua aparat saya kasih tahu,” kata Rosidah, Minggu (19/4).
‎”Terserah niku menilai apa. Mengenai jumlah dana sumber dsb nanti liat di plang informasi yang kami lagi buat. Terima kasih atas pemberitaanya. Mudah-mudahan semua msyarakat dan aparat LHP tidak semua seperti itu,” tandas Rosidah.
‎Atas klarifikasi dari Peratin tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan dan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Apakah sebagian aparat dan anggota LHP yang dimaksud memberikan informasi yang salah atau dengan kata lain diduga melakukan pembohongan publik dengan maksud tertentu atau ada muatan politisnya. Atau bisa saja mereka betul-betul tidak tahu. (FIK)‎
