NGANJUK, BIDIKNASIONAL.com – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna mengatakan realisasi proyek infrastruktur pemerintah sangat rendah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurutnya, rendahnya Proyek Strategis Nasional ini karena terjebak siklus politik 5 tahunan. Sebab, menurutnya beberapa Proyek Strategis Nasional pemerintah terkesan dipaksakan.
Menurut mantan karyawan PT WIKA (Wijaya Karya) Nardi, ketika bersama wartawan dibrumahnya, mencontohkan proyek yang dipaksakan, contoh pembangunan Pasar Kertosono PT KIM malang, sudah dilakukan sejak 2019 lalu dengan alokasi anggaran Rp 23 miliar. Begitu juga dengan pembangunan KEN (Kawasan Ekonomi Nganjuk) juga PT KIM malang, terkesan dipaksakan, akankah kualitas pembangunan KEN bisa dibuktikan di tahun 2022.
“Tidak heran, pemerintah Nganjuk, melakukan penugasan kepada Dinas PUPR dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut tanpa ada pengawasan yang ketat, Bahkan penugasan pengawasan oleh Dinas PUPR tersebut membuat kondisi keuangan APBD menjadi buruk,” katanya, Kamis (13/01/2022).
Disisi lain, sangat disayangkan pembangunan infrastruktur Drainase masih didominasi oleh pembangunan bahu jalan bukan jalannya air yang mengalir ke muara, akibatnya hujan kita Nganjuk banyak yang tergenang.
“Jadi secara umum, peningkatan anggaran infrastruktur bagus, namun akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan perencanaan desain proyek yang matang dan ahli di bidangnya tanpa pengaruh iming2 fee, sedangkan kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas,” pungkasnya. (ISK)