SURABAYA, JATIM, BN – Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini selalu menekankan transparansi anggaran dan memberantas segala bentuk Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Pemkot Surabaya yang dipimpinnya. Namun sangat disayangkan Walikota terkenal bersih dan terbaik se Indonesia ini tidak didukung oleh anak buahnya di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
Buktinya, proyek pembangunan tanggul pantai utara (Greges Barat) tahun 2017 sampai sekarang mangkrak dan tak jelas. Padahal proyek seluas kurang lebih 100 hektar dikerjakan PT Media Cipta Karya dengan APBD Pemkot Surabaya Rp 15:000:000:000,- Satker Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan kota Surabaya ini pekerjaannya tak jelas. Di lokasi tidak ada papan proyek dan tidak ada aktivitas pekerjaan. “Sempat ada pengurukan sirtu, tapi tidak banyak mas, lalu berhenti sampai sekarang,” kata warga setempat ketika ditanya BN.
Proyek tersebut sempat ditolak Warga Greges Barat.Pasalnya, Pemkot Surabaya hanyamemberikan ganti rugi ke pihak warga Greges Barat,terlalu kecil kurang lebih per KKnya sebesar Rp 1.000.000,- , padahal ada kurang –lebih 400 KK jumlah warga RT 05 RW 01 Greges Barat. Selain uang ganti rugi yang kecil, kendala ditolaknya pembangunan saluran tipe A tersebut masih banyak lagi dari pihak warga terancam tidak bisa melaut karena parkir perahu jauh terhalang urukan tanggul tersebut, sehingga mengurangi pendapatan nelayan. “Kalau parkir perahu jauh, jika perahu hilang siapa yang mengganti mas,” kata Muhaimin, nelayan setempat kesal.
Sedang pekerjaan kontraktor hingga berita ini diterbitkan tak jelas, hanya pekerjaan pengurukan yang jumlahnya tidak sebanding dengan dana yang sudah dikeluarkan. “Proyek ini rawan korupsi mas, bayangkan anggaran Rp 15 M hanya dapat urukan seperti ini,” kata warga sambil menunjukkan urukan untuk tanggul laut. (BYP)
