PARIMO, SULTENG, BN – Kantor DPRD Parimo Sulawesi Tengah sekira pukul 13.45 Wita pada Senin (9/7) siang tadi dikejutkan dengan kehadiran ratusan massa yang menamakan dirinya dari kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) gabungan dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Parimo. Beruntung saat aksi massa berlangsung, aparat Kepolisian dari Polres Parimo dibantu aparat Polsek Parigi berada Dijalur pintu gerbang kantor Dewan.
Pantauan BN, sekira pukul 14.00 Wita massa terus melakukan orasi menggunakan pengeras suara diatas mobil bak terbuka sembari meminta kepada para wakil rakyat untuk bisa menerima kehadiran perwakilan massa AMPD melakukan dialog terkait dugaan kecurangan pilkada tanggal 27 Juni yang lalu.
Teriakan massa yang berorasi sempat membuat gerakan massa mulai ‘memanas’ akibat belum dibukanya pintu gerbang kantor wakil rakyat di jalur dua Kota Parigi. Namun dari pihak Kepolisian langsung menenangkan situasi yang diwakili Kasat Intel Polres Parimo Iptu Moh. Ali Pide.
“Kepada aksi massa AMPD harus berjuang secara bersama-sama melalui satu komando. Hal ini dimaksudkan agar tujuan melakukan demo saat ini bisa terealisasi, karena kami paham bahwa tuntutan aksi massa berada pada jalur yang benar. Namun untuk amannya aksi ini kami mohon agar massa AMPD harus semangat dalam melakukan tuntutan ini, dengan catatan agar saya selaku Kasat Intel bisa diberi kesempatan melakukan negosiasi dengan para anggota dewan” kata Moh. Ali Pide di mobil orasi massa.
Massa akhirnya menerima permintaan Kasat Intel Polres Parimo. Dan tak berselang lama setelah 15 menit kemudian, ternyata hasil dialog tersebut langsung disepakati pihak anggota dewan. Massa akhirnya bergerak di teras depan lantai dua kantor wakil rakyat.
Sementara, sekitar sepuluh orang perwakilan massa AMPD memasuki ruang Paripurna yang diterima oleh 19 anggota DPRD. Dialog tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Haris Lasimpara ST MM didampingi Kapolres Parimo AKBP Sirajuddin Ramly SH serta perwakilan TNI.
Dalam sesi dialog, massa AMPD meminta kepada para wakil rakyat melalui dua tuntutan, yaitu DPRD harus mengeluarkan rekomendasi agar KPU menunda pelaksanaan penetapan pemenang Pilkada serta mendesak Bawaslu agar pelaksanaan pilkada di Parimo diulang.
Hasil dialog sepertinya terjadi tarik ulur. Pasalnya, para anggota dewan belum siap menerima hasil rekomendasi tersebut dikarenakan belum hadirnya perwakilan KPU dan Bawaslu sehingga dialog ditunda beberapa kali. Sementara para pendemo dari kaum Ibu-Ibu terus melakukan salawat di teras depan Kantor DPRD.
Sampai pukul 17.35 Wita, dialog tersebut belum juga menghasilkan kesepakatan. Hingga berita ini naik cetak, kondisi kantor DPRD masih diduduki massa AMPD Parimo, karena mereka berjanji apabila tidak ada kesepakatan dengan para wakil rakyat maka massa akan “tidur” di kantor DPRD. (Pde)
