Press "Enter" to skip to content

LBH Gerimis Papua Barat Meminta Gubernur Papua Barat Pending Dana Hibah KNPI-PB

Direktur LBH Gerimis Papua Barat. Yosep Titirlolobi, SH.

SORONG, PAPUA BARAT, BN – Direktur LBH Gerimis Papua Barat Yosep Titirlolobi, SH. Dalam jumpa Pers di kantor LBH Gerimis – PB tepatnya di Jln. F. Kalasuat Kota Sorong Jumat 28/09/2018, mengatakan bahwa Gubernur Provinsi Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan agar dapat memending pemberian bantuan berupa dana Hibah kepada KNPI Papua Barat karena jangan sampai digunakan tidak sesuai dengan yang di peruntukannya.

Menurut Yosep, Dana Hibah yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat nilainya sangat besar mencapai puluhan milyar rupiah sehingga untuk mengantisipasi jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab oleh sebab itu sebaiknya dana tersebut dipending dulu penyerahannya.

Yosep menambahkan dalam jumpa Pers, apabila dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KNPI diserahkan saat ini, maka Kemungkinan dana bisa saja digunakan oleh oknum-oknum untuk agenda Pileg, sehingga ditakutkan dana tersebut tidak dapat diterima oleh OKP atau besar kemungkinan dana tersebut tidak sampai ke tangan Pemuda, mengingat hampir sebagian pengurus KNPI Papua Barat yang banyak maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dapil Papua Barat, kabupaten dan kota pada Pemilu 2019 mendatang.

“Saya sangat setuju dengan bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Pemuda melalui KNPI tetapi sebaiknya dana tersebut tidak diserahkan saat ini, karena diduga akan disalah gunakan biarkan dana tersebut dicairkan setelah momen Pileg atau selasai di bulan April 2019, mengingat selama ini dari tahun ke tahun milyaran dana KNPI Papua Barat tidak mampu di pertanggung jawabkan sampai saat ini,” ujarnya.

Untuk itu Yosep meminta kepada penegak hukum khususnya KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bisa mengambil peranan dalam mengawasi uang rakyat  yang diperuntukan bagi  KNPI Papua Barat, mengingat selama ini ini uang yang digunakan juga tidak jelas.

Anggaran untuk KNPI Papua Barat tidak terlalu Urgen untuk dicairkan apalagi anggaran yang di usulkan cukup besar tetapi praktek dilapangan membuktikan pemuda Di Papua Barat tanpa KNPI pun tetap berjalan, mengingat selama ini KNPI itu fakum alias mati suri.

Oleh itu LBH-Gerimis sudah menyiapkan surat dan dalam waktu dekat akan kami kirim ke KPK, Kejaksaan dan kepolisian untuk bisa mengawasi anggaran KNPI Papua Barat ini, karena rawan sekali untuk dikorupsi.

“Ini adalah uang rakyat dan seharusnya di gunakan untuk keperluan rakyat bukan dicairkan dalam momen politik untuk kepentingan politik oknum-oknum tertentu,” tutur Yosep. (Sam’mad/BN).

Be First to Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.