Jawaban Bupati Madiun Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2019
KAB. MADIUN, JATIM, BN – Dengan memanjatkan puji dan syukur alhamdullilah kehadiran Alloh SWT Tuhan yang maha kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin dan dapat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap APBD tahun 2019, menyampaikan pandangan fraksi Kebangkitan bangsa saudara Nur Rokhim ST , pandangan fraksi Karya Pembangunan Sejahtera Drs. Masbudi, Fraksi PDI Perjuangan Sarwo Edi, Fraksi Partai Demokrat Drs. Slamet dan fraksi Gerindra Saudara Leli Hardyarini SE, memperhatikan pertanyaan saran dan himbauan terhadap RAPBD tahun 2019 sebagai berikut :
- Penurunan Pendapatan Asli Daerah
Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD tahun 2019 bila dihadapkan dengan pendapatan Asli daerah pada perubahan APBD tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar 7 milyar 803 juta 487 ribu R26 rupiah 80 sen, penurunan tersebut terjadi pada lain – lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi
• Klaim BPK sebesar 6 Milyar 253 Juta 217 Ribu 24 Rupiah
• Hasil peneriamaan lain – lain sebesar 1 Milyar 175 Juta
• Penjualan aset daerah berupa penjualan kendaraan dinas roda 4 , bongkaran gedung dan peralatan kantor sebesar 245 juta 770 ribu 20 0 Rupiah.
Jawaban dari fraksi Karya pembangunan sejahtera dan fraksi PDI perjuangan beserta fraksi partai demokrat.
- Belanja barang dan jasa lebih besar daripada belanja modal
Belanja barang dan jasa lebih besar dari belanja modal dikarenakan adanya juknis terhadap danan yang bersifat spesifik grand seperti DAK, DBHCHT,pajak rokok dan DID yang mekanisme kegiatan sudak ditentukan dari pemerintah pusat.
Jawaban dari fraksi Karya Pembangunan Sejahtera
- Bidang Infrastuktur
Terima kasih atas masukkanya dalam rangka menciptakan keindahan wilayah perkotaan khususnya wilayah pusat pemerintahan kedepan untuk penanganan saluran drainase dan trotoar akan memakai produk pabriakan secara keseluruhan guna mempermudah dalam pengendalian mutu dan kualitas.
Adapun 5 ( liam ) progam infrastruktur dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Progam pengembangan dan pengolaan jarinagn irigasi rawa dan jaringan pengairan lainya.
2. Progam peningkatan jalan dan jembatan.
3. Progam pembangunan saluran drainase / gorong – gorong.
4. Progam pembangunan infrastruktur pedesaan / kelurahan
5. Progam peningkatan sarana dan prasarana pemerintah
Jawaban dari fraksi Karya Pembangunan Sejahtera dan Partai Gerindra.
4. Peruntukkan penambahan modal BUMD PDAM
Penyertaan modal kepada BUMD PDAM tahun 2019 direncanakan untuk kegiatan:
• Progam hibah air minum pemasangan sambungan baru gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah se wilayah kabupaten madiun sebanyak 1.500 sambungan rumah.
• Terkait cakupan layanan air bersih PDAM kabupaten madiun sampai dengan tahun 2018 adalah sebasar 51,28 % dari seluruh wilayah kabupaten madiun.
• Kontribusi pendapatan Asli daerah dari PDAM kabupaten madiun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun adapun jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah yang telah disetorkan PDAM kepada pemerintah Sebesar 8 Milyar 195 Juta 998 Ribu 213 Rupiah.
Jawaban dari fraksi Demokrat dan Partai Gerindra
- Nasib Honorer K2
Terkait honorer eks k2 dengan usia lebih dari 35 tahun, saran akan kami perhatikan untuk disampaiakn ke badan kepegawaian negara guna bahan kebijakan pemerintah pusat. - Pemberian Insentif untuk Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap
- Pelayan PLN
- RSUD Caruban dan RSUD Dolopo
Sesuai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit tipe B - Pelayanan Kesehatan BPJS.
Potensi pendapatan asli daerah yang benar – benar berasumsi pada potensi – potensi riil diantara lain
1.
• Potensi pendapatan asli daerah dari BUMD
• Potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata
• Potensi pendapatan asli daerah dari perusahaan – perusahaan yang berinvestasi di kabupaten madiun.
2. Peraturan daerah no 9 tahun 2018
3. Bidang pertanian
4. Masyarakat miskin dibidang kesehatan.
Sedangkan jawaban dari PDI Perjuangan
1. Agenda pembangunan Nasional
2. Belanja Hibah dan Bansos
3. Penurunan Retribusu daerah
4. Peranan BUMDES dalam menunjang pengembangan pariwisata
5. Lumbung pangan
6. Pembangunan embung kresek, embung ngetos dan waduk tugu
7. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
8. Penyertaan modal BUMD
Dalam hal menanggapi dari fraksi demokrat tentang
1. Mall pelayanan public
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan parpol
3. Belanja tidak terduga
4. Aset daerah
Sedangkan dalam hal pengawasan dan evaluasi bantuan perawatan pertanian dan perkebunan diadakan pembinaan oleh petugas PPL, dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui bimtek, work shop dan kompetensi, untuk bidang kesehatan didukung oleh 2 rumah sakit dan 26 pukesmas beserta 58 pukesmas pembantu dan bidang lingkungan hidup dilaksanakan progam
a. Progam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
b. Progam pengelola ruang terbuka hijau ( RTH )
c. Progam pengembangan kinerja pengolahan sampah
d. Progam perlindungan fungsi pengendalian pencemaran lingkungan hidup,
Bidang pariwisata, bidang keamanan.
Demian penyampaian jawaban atas pertanyaan, saran, dan himbauan terhadap pendangan umum fraksi – fraksi DRPD kabupaten madiun dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja ddaerah tahun anggaran 2019, bertempat di gedung DPRD kabupaten Madiun jum’at tanggal 12 oktober 2018 pukul 13.30 WIB berjalan dengan sukses. (ADV / YANTO)
