■ Eksistensi Media Dan wartawan Dalam Mencegah Korupsi
BOGOR, JABAR, BN – Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Kota Bogor, Rabu (19 s/d 20 Desember 2018), menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang berlangsung di Hotel Ririn, Jalan Padjajaran Kota Bogor.
UKW ini diikuti oleh 42 peserta, 14 peserta Wartawan Utama, 14 peserta Wartawan Madya, 14 peserta Wartawan Muda. Hal ini dikatakan oleh Muhammad Yusuf Ketua panitia UKW PWI Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto, kelahiran Bogor tanggal 17 Desember 1972, dalam kata sambutannya mengatakan, menyambut baik atas terselenggara UKW di Kota Bogor, bahkan lebih dari itu, Wali Kota akan mendukung penuh atas terselenggaranya acara ini.
”Dengan adanya UKW tentunya diharapkan akan mencetak Wartawan yang propesional, sehingga saya sebagai Wali Kota Bogor, nantinya akan berteman dengan wartawan yang profesional,” katanya.
Ditempat yang sama Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya Sugiarto, menambahkan, tentang ada wacana Pemerintahan Kota Bogor yang diterima untuk wawancara para wartawan yang telah lulus UKW.
“Belum saatnya, butuh waktu, jangan sampai ada penilaian dari wartawan diskriminatif terhadap wartawan yang tidak lulus UKW,” kata Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya Sugiarto, terhadap belasan wartawan, yang sedang mengikuti UKW Wartawan Muda.
“Saya sebagai Wali Kota Bogor, harus terbuka tentang informasi terhadap wartawan yang profesional, karena informasi yang akurat tentunya akan membantu wartawan untuk keperluan pemberitaaan,” tambah Wali Kota kepada Wartawan.
Ditempat yang sama Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, dalam kata sambutannya mengatakan, dia menjadi Ketua PWI Jawa Barat belum lama ini, bahkan SK sebagai Ketua baru diterima tadi malam jumlah anggota PWI, pada saat ini berjumlah 800 orang dalam UKW sering terungkap banyak wartawan yang belum bisa membuat berita. Mudah-mudahan dengan digelarnya UKW ini akan menciptakan wartawan yang profesional.
Ditempat yang sama Ucok Hanapi, sebagai nara sumber mengupas tentang maraknya korupsi yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) misalnya Wali Kota dan Bupati di Propinsi Jabar, karena pihak penyelenggara negara belum transparan dalam pengguna anggaran, dan terlihat saat ini pihak penyelenggara belum begitu ikhlas memberikan data pengguna anggaran. (eml)
