SURABAYA, JATIM, BN – Berpijak pada Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertugas mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana.
BKKBN juga melakukan pengaturan tentang organisasi dan tugas fungsi serta susunan organisasi pelaksana pengendalian penduduk dan keluarga berencana baik di pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.
Terkait hal itu, BKKBN Jawa Timur terus berupaya mendatangi masyarakat dalam rangka Sosialisasi Advokasi & Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) layanan KB melalui kegiatan Kampung KB dan program Kependudukan Keluarga Berencana & Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Dalam pelaksanaannya, BKKBN Propinsi Jatim melibatkan mitra kerja mulai dari Anggota DPR RI Komisi IX, Anggota DPRD Propinsi Jatim, UPTD terkait, tokoh masyarakat, kader penggerak KB dan masyarakat keluarga Indonesia selaku objek.
Program pemerataan penyuluhan menjadikan kampung KB kali di laksanakan pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019, bertempat di Bumiarjo, Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Surabaya.
Kepala BKKBN Jatim Yenrizal Makmur S.P., M.M, menyampaikan kepada wartawan di sela-sela acara, bentuk sosialisasi yang di lakukannya kali ini adalah bersifat rutinitas. BKKBN Jawa Timur sendiri sampai sekarang telah menyampaikan sosialisasi advokasi & KIE kepada 38 kabupaten/kota se Jatim.
Yenrizal Makmur, mengungkapkan berbagai kasus stunting menjadi ancaman serius bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
Munculnya kondisi tinggi badan yang rendah muncul karena beberapa sebab. Termasuk, akibat peran orang tua dan keluarga yang belum maksimal.
Langkah pencegahan yang telah di lakukan BKKBN Jatim, jelas Yenrizal Makmur, ia melakukan beberapa cara, antara lain memberikan pendampingan kepada ibu dan balita 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) serta memberikan penanganan berupa stimulasi pengasuhan dan pendidikan berkelanjutan.
Menurut Kepala BKKBN Jatim dalam keluarga terutama ibu,selama masa kehamilan harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan melakukan pemeriksaan minimal empat kali selama kehamilan.
“Salah satu program BKKBN dalam pengasuhan orang tua adalah Kampung KB. Kampung KB memiliki layanan teknis mulai dari posyandu, konseling pranikah hingga pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengasuhan orang tua,” jelasnya.
“Mulai dari remaja wajib mengenal apa itu stunting, jadinya orang tua dan remaja memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah tersebut;” imbuhnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Dra. Lucy Kurniasari dalam kesempatan yang sama menyatakan sembilan program Nawacita 9 presiden butir kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Hal ini sudah menjadi kewajiban wakil rakyat untuk mengawal pelaksanaannya. Seperti diketahui DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pembuat Undang-Undang, pengawas kinerja pemerintah dan budgeting anggaran negara.
“Atas kerja yang ditunjukkan, saya berikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada BKKBN dan seluruh stakeholder yang telah melaksanakan program kampung KB,” kata Lucy mantan Ning Surabaya ini.
Lucy Kurniasari, menambahkan total kecamatan di Surabaya dan Sidoarjo berjumlah 49 kecamatan, turut mengawal dan langsung mengawasi program KB,satu kecataman satu kampung KB. Harapan Komisi IX semoga banyak hal yang di hasilkan atas progam-progam BKKBN Jatim.
“Saya akan terus kawal demi terwujudnya Keluarga Indonesia berkualitas,dua anak cukup menuju indonesia maju,” terangnya.
Sedangkan Titik Indarwati anggota komisi D DPRD Propinsi Jatim yang mengawal proses sosialisasi ini mengatakan keberhasilan mewujudkan kepentingan bersama mewujudkan visi & misi BKKBN menjadi tanggung jawab bersama. Saling mensupport antar lini merupakan tujuan pemerintah untuk menggapai target.
“Edukasi transparansi dengan semangat gotong royong keharmonisan antar lini merupakan kunci sukses terwujudnya program,” tutupnya. (boody)
