Pembagian Publikasi Advertorial Pemkab Jombang Diduga Tidak Transparan Dan Diskriminasi
JOMBANG, JATIM, BN – Publikasi berita advertorial atau adv di bagian Humas Protokol Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jombang di duga kurang transparan nilainya untuk masing-masing media.
Informasi yang diterima wartawan BN menyebutkan kalau media dianggap besar dan terkenal, nilai harga sekali tayang diduga cukup besar uang pembayarannya. Sedangkan untuk media mingguan nilainya sangat kecil.
Semua media atau koran yang memuat advertorial tersebut, tambah sumber BN sama-sama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPKD.
“Persyaratan harus dipenuhi karena ketentuan yang ditetapkan oleh BPKAD Jombang, kalau kita nanti menyerahkan data kurang komplit, pihak BPKAD tidak mau menerimanya,” ujar sumber BN dilingkungan humas Pemkab Jombang.
Munculnya isu dugaan tidak transfaan dan diskriminasi ini berawal adanya salah satu media mingguan yang telah memuat advertorial sebanyak 3 kali tayang tetapi diakui 2 kali tayang dengan alasan yang satu dianggap basi karena berita kegiatan bupati terkait hibah. Berita tersebut lengkap dan diserahkan persyaratannya.
Dugaan diskriminasi pihak bagian humas protokol kepada salah satu media mingguan ini sangat merugikan wartawan.
Eka Kepala Kantor BPKAD dikonfirmasi terkait masalah ini mengelak dengan alasan bukan kewenangannya.
“Itu kewenangan humas protokol bukan BPKAD Mas,” ujar Eka singkat. (tok)
