SUBANG, JABAR, BN – Pengurus TPI KUD Mina Bahari Muara meminta kepada Pemerintah Kabupaten Subang agar menertibkan pedagang ikan liar atau pengempul ikan liar yang beroperasi di dekat TPI KUD Mina Bahari Muara.
Pasalnya keberadaan pengepul ikan liar menggaggu nelayan dan menjadikan penghasilan pengurus TPI KUD Mina Bahari Muara merosot tajam.
“Dengan adanya TPI KUD Mina Bahari Muara ini semoga memberikan kesejahteraan bagi para nelayan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun impian tersebut kini sirna dan tidak terkontrol yang diakibatkan maraknya pengepul liar atau biasa di sebut bakul liar,” kata Irwana Diantoro Ketua TPI KUD Mina Bahari Muara kepada wartawan Bidik Nasional ditempat kerjanya.
Irwana Diantoro mengungkapkan saat ini TPI KUD Mina Bahari Muara kekurangan stok ikan yang di sebabkan ulah pengepul ikan liar.
“Memang betul dengan adanya pengepul liar atau bakul liar kami kekurangan stok ikan apalagi banyaknya para nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan di luar TPI KUD Mina Bahari Muara sehingga menjadi sepi,” jelas Irwana Diantoro.
Irmaya Diantoro berharap kepada Pemerintah Kabupaten Subang untuk segera turun tangan dan mengeluarkan perda agar TPI di Kabupaten Subang menjadi hidup kembali.
“Harus ada sanksi yang tegas kepada para pengepul ikan liar serta memberikan sanksi kepada para nelayan yang dengan sengaja menjual ikan hasil tangkapannya diluar TPI. Sehingga khususnya kegiatan di TPI KUD Mina Bahari Muara yang di pimpinnya dapat berjalan lancar dan pemerintah dapat PAD nya,” pungkasnya.
Pantauan wartawan Bidik Nasional di lapangan banyaknya bakul ikan liar karens para nelayan yang akan mencari ikan di beri biaya opersional. Belum lagi keberadaan para rentenir yang memberikan pinjaman kepada para nelayan. Sehingga nelayan harus menjual ikannya kepada pengepul ikan liar.
Akibatnya nasib TPI KUD Mina Bahari Muara ini sangat tragis, ditambah lagi tanggapan Pemerintah Kabupaten Subang tentang keberadaan TPI KUD di Kabupaten Subang hanya dipandang sebelah mata. Padahal TPI KUD ini merupakan urat nadi perekonomian desa.
Betapa tidak? , misalnya di TPI KUD Mina Bahari Muara sarananya kurang layak untuk beroperasi diantaranya kantor para karyawan TPI yang rusak akibat di makan usia, permodalan para nelayan disaat mencari ikan kurang serta banyaknya fasilitas lainya yang selama ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah baik daerah, propinsi atau pusat. (M.tohir/buseri)
