PPK Rusunawa Gununganyar Layak Dicopot
SURABAYA, JATIM, BN – Proyek APBD Pemkot Surabaya pembangunan Rusunawa (Rumah Susun Sewa) Gununganyar, amburadul dan tanpa perencanaan yang matang. Akibatnya, meski proyek itu sudah tanda tangan kontrak bulan maret tapi progres pekerjaan masih nol. Kasus ini sudah diketahui Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini, MT. Bahkan Walikota sempat berkata tidak ada alasan untuk terlambat. Kontraktor dan PPK harus segera menyelesaikan proyek yang dibiayai APBD tersebut.
Taufik, Kabid Perkim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rusunawa Gunung Anyar, ketika dikonfirmasi BN mencak-mencak, mengatakan, “Ya ada masalah diberhentikan warga Gunung Anyar batas Tambak oso, Sekarang sudah ditangani
Polres,” ujar Taufik sewot.
“Enggak usah macam-macam lah, tulisanmu tidak enak, terus maumu apa,” ujar Taufik yang pernah terkait kasus jatuhnya lif di gedung Sawunggaling ini.
Ketika ditanya soal perencanaan, Taufik malah naik pitam, “terlalu dalam sampean (wartawan) itu, berita-berita ne pean nggak onok seng enak (berita anda nggak ada yang positif),” ungkap Kabid.
Seperti diberitakan BN sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, terkesan menganakemaskan PT Penamas Rashataprisma, kontraktor pelaksana pembangunan gedung type C-2 Rusunawa Gununganyar. Betapa tidak? Meski sudah tiga bulan ini progres pekerjaan nol, tapi PPK tidak memberi sanksi apapun ke kontraktor. Bahkan, ada kesan PPK tunduk pada kemauan kontraktor.
Sumber BN di Pemkot Surabaya mengatakan, PPK tidak tegas dan terkesan mengikuti permainan kontraktor.
“Coba bayangkan, sudah 3 bulan terima SPK tidak ada progress malah dibiarkan tanpa sanksi. Ini sudah tidak benar mas,” kata sumber yang juga kontraktor kawakan di Pemkot Surabaya ini.
Ditegaskan, kalau kendalanya akses jalan masuk mestinya jauh hari sebelumnya PPK sudah mensurvey mengenai gambar dan jalan akses masuk. Kalau tiba-tiba sekarang jalan akses masuk jadi alasan, itu jelas mengada-ada.
Temuan lain, kata sumber itu, papan proyek dibuat tidak standar yang ditentukan dalam Perpres 54 2010. Selain ukurannya terlalu kecil, dalam papan proyek juga tidak disebutkan besarnya anggaran, mulai kontrak dan lama pekerjaan. Yang lebih ironis lagi papan proyek ditulis dengan spidol.
“Masak proyek Rp 22 M dikerjakan tidak professional, kayak proyek RT saja,” tandasnya. Sementara Priatin Ketua
LSM Pergerakan Intelektual Telekomunikasi Nasional (PITON) Kota Surabaya dengan sangat keras mengatakan, ”Progress pekerjaan nol karena alasan akses jalan, itu jelas alasan mengada-ada. PPK dan kontraktornya layak diganti,” tandasnya, seraya mengatakan akan memantau terus proyek APBD Rusunawa Gununganyar.
Seperti diberitakan BN edisi 733 sebelumnya, Kinerja PT Penamas Rashataprisma Jl Minangkabau No. 6-G Lantai IV Jakarta Selatan, kontraktor pemenang tender pembangunan gedung type C-2 Rusunawa Gununganyar, Kota Surabaya, patut dipertanyakan. Pasalnya, proyek yang menelan anggaran APBD Pemkot Surabaya tahun 2019 Rp 23 milyar, Penanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya tersebut sampai saat ini pekerjaan utama belum dikerjakan. Padahal kontraktor sudah mengantongi SPK (Surat Perintah Kerja) sejak Maret lalu. Praktis sekitar 3 bulan progres pekerjaan kontraktor nihil alias nol.
“Kami sangat menyayangkan mengapa sudah 3 bulan mengantongi SPK pekerjaan tidak segera dilaksanakan. Apa alasannya?. Percuma Pemkot melelang proyek lebih awal agar pekerjaan segera tuntas dan dilaksanakan, tapi di lapangan kontraktor tidak segera melaksanakan. Ini persoalan serius,” komentara Drs Edy Sutanto, SH, direktur LSM KPN (Koalisi Pengawas Nasional) pada BN.
Hasil investigasi BN dilapangan, progress pekerjaan di lapangan awal Juli lalu jelas terlihat sangat minim. Selama kurang lebih 3 bulan hanya berupa pemasangan pagar seng keliling, pasang papan informasi proyek, dan membuat direksi kit dan pekerjaan ringan lainnya serta droping material seperti besi beton, yang jumlahnya sangat minim tak sebanding dengan besarnya nilai proyek yang digelontorkan. Sementara mobilisasi alat-alat berat seperti alat pancang, beghoe, sama sekali belum terlihat.
Menurut sumber BN dari salah satu staf RT di sekitar lokasi proyek, sudah 3 bulan belum ada pekerjaan apa-apa mas. Pihak kontraktor nampaknya tidak ada niatan untuk segera mengerjakan proyek.
“Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan orang proyek, kendalanya katanya mobil besar tidak bisa masuk karena terhalang portal milik developer PT Joyo Bekti,” kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut.
Sumber lain seorang rekanan di Pemkot mengatakan, mestinya kalau kendalanya itu, pihak kontraktor segera langsung laporan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Cipta Karya Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya, untuk langsung nembusi PT Joyo Bekti.
“Pemkot itu yang punya kewenangan, masak hanya masalah sepele itu proyek hingga molor 3 bulan. Kalau saya nilai kontraktor tak greget untuk mengerjakan proyek itu lebih awal, biasa mas saya menduga uang terminnya diputer. Sebab begitu SPK diterima, uang termin sudah ditransper ke rekening perusahaan pemenang tender. Kalau dibiarkan mengendap 3 bulan, bunganya saja bisa untuk beli mobil mas,“ tandasnya sinis.
Sedangkan salah satu pekerja PT Penamas, Sukir (nama samaran, red) ketika ditanya terkait keterlambatan proyek tersebut menjelaskan, “Benar mas SPK-nya sudah turun 3 bulan lalu, tapi belum ada kegiatan. Kendalanya adanya portal milik PT Joyo Bekti. Ini pekerjaan baru kecil-kecilan saja, “ jelas Sukir (nama samaran), polos.
Vian selaku Rayon Timur, Bagian Permukiman DCKTR ketika dihubungi BN via telepon selulernya menegaskan, “Ya terhalang portal PT Joyo Bekti. Tapi sudah diijinkan tanggal 02 JulI kemarin pak, “ ungkap Vian.
Sedangan PPK Taufik ketika dikonfirmasi BN lewat WA tidak pernah membalas. Sementara Kadis DCKTR H.Chalid Buchari ketika dikonfirmasi via telepon atas keterlambatan pekerjaan mengatakan, “Sudah saya urus mas. Sekarang sudah mulai kerja, kontraktornya ya aku suruh ngebut mengerjakannya,” tandas Chalid, ramah.
(BYP)
