SURABAYA, JATIM, BN-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada bupati/walikota dalam menggunakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat. Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan ‘sent’ program tapi juga memastikan program ‘delivered’ pada masyarakat. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Presiden.
Pesan itu disampaikan Gubernur Jatim saat membuka Rapat Koordinasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Lima Prioritas Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2020 di Convex Grand City Surabaya, Jumat (22/11).
“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidak hanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat. Diumpamakan jika kita mengirim pesan WA (whatsapp) bukan hanya ‘sent’ saja tapi harus ‘delivered’ pada penerima sebagaimana pesan pak Presiden,” ujar Khofifah.
Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa, total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se Jatim jumlahnya mencapai Rp. 79,31 triliun.
Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju pada tahun 2045.
Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” papar orang nomor satu di Jatim sambil menjelaskan penyerahan DIPA ini melanjutkan penyerahan DIPA yang dilakukan di pusat pada tanggal 14 November yang lalu.
Karena itu, jelas Mantan Mensos di era Presiden Jokowi, rakor ini merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown program prioritas nasional yang disampikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di Sentul Bogor, Rabu (13/11) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut.
Dalam acara tersebut ada 2 pejabat yang tidak bisa menerima dipa karena terlambat datang diantaranya Walikota Surabaya Tri Risma. Belum diketahui nantinya apq 2 pejabat tetap menerima atau tidak atas keterlambatan tersebut.(dji)
