JATIM

Program Sanitasi Butuh Dukungan Dana, DPKPCK Kab.Malang Sampaikan Gagasan

Ir.Wahyu Hidayat, MM Selaku Kepala Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Malang

KAB. MALANG, JATIM, BN–Program pemerintah pusat, yang sudah dijalankan oleh Pemkab Malang sejak tahun 2016 lalu kini sudah berlangsung hingga program 100-0-100. Tepatnya sejak rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016–2021 disahkan.

Kondisi saat ini, target menuju 100 persen akses layak air minum, 0 persen pengurangan kawasan kumuh serta 100 persen akses sanitasi semakin mendekati kenyataan.

Data terkini menunjukkan posisinya sudah di angka 94,5 persen mendekati 0 persen serta 89 persen.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, sampai saat ini, upaya menuju 100-0-100 tersebut terus dilakukan oleh semua daerah di Indonesia.

Dengan sasaran setiap tahunnya harus ada progres kenaikan. Begitu juga dengan Kabupaten Malang, dan target tersebut harus bisa terpenuhi semuanya pada tahun depan atau 2020 mendatang.

Pasalnya, banyak daerah yang dalam perjalanan tersandung kendala, terutama bencana dan anggaran, maka ketetapan 2020 Indonesia menuju 100-0-100 akhirnya direvisi.

Maka target mundur 10 tahun lagi, dengan begitu menjadi 2030 mendatang. Tapi dalam forum pembahasan ada yang kurang sepakat karena 10 tahun lagi dirasa terlalu lama.

Menurut Wahyu, bahwa setiap tahun perkembangan program 100-0-100 harus dievaluasi. Karena persoalan anggaran juga terjadi hampir di setiap daerah, tak terkecuali di Kabupaten Malang.

Idealnya anggaran sanitasi disamakan dengan anggaran di dinas pendidikan (disdik) yang mengamanatkan 20 persen dari APBD.

Atau minimal alokasi 10 persen saja dari APBD, maka gerakan 100 persen sanitasi menurutnya bisa dicapai dengan cepat.

”Sanitasi ini kaitannya dengan stunting, jadi harus dapat perhatian lebih,” kata Wahyu, Selasa (2/12).

Sementara itu, Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi mengaku, bila untuk mempercepat akses layak air minum, pihaknya tetap mengikuti program subsidi pemerintah.

“Dan tahun depan, akan ada 4.000 sambungan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.

Lanjutnya, dibandingkan dengan tahun 2019, tambahan 4.000 titik sambungan MBR tersebut menaikkan cakupan 1–2 persen,karena sebaran pemerataan air bersih mencakup tiga layanan. Yakni, sambungan kepada 126.000 pelanggan dari Tirta Kanjuruhan (dulu PDAM) yang berada di angka 34,5 persen. Kemudian, layanan Pamsimnas dan Hippam yang dibina oleh DPKPCK (40 persen), serta jaringan air bersih non-perpipaan (20 persen).

“Jika ditotal, dari target 100 persen tadi, maka berada di angka 94,5 persen” jelas Syamsul.

Ia menambahkan, bahwa melihat persentase ini pihaknya yakin dalam 3–4 tahun kedepan target 100 persen sukses tercapai.

“Saya memastikan bila usaha mempercepat pemenuhan air bersih tersebut terus dilakukan. Khususnya untuk mengatasi problem kekeringan yang sering menghantui kawasan Malang Selatan,” katanya.

Menurutnya, pembangunan jaringan untuk enam kecamatan saat ini tinggal menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Ada dua sumber air besar yang bisa dimanfaatkan. Yakni di Sungai Lesti dan Sumber berantas.

Menurut Syamsul, Sungai Lesti bakal di-plot untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Kecamatan Bantur, Gedangan, Pagak, dan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

Sedangkan Sumberbrantas bakal di-plot untuk memenuhi air di Kalipare serta Donomulyo. (NN)

Related Articles

Back to top button