BANYUWANGI, JATIM, BN-Pihak PHRI Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Banyuwangi untuk meminta solusi terkait permasalahan dampak Covid-19 yang saat ini dialami hotel dan restoran di Kabupaten Banyuwangi.
Anggota PHRI meminta pemerintah untuk memberikan penangguhan pada pajak kuli bangunan.
Mereka juga minta dibebaskan air bawah tanah, dibebaskan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.
Selain itu, anggota PHRI juga meminta relaksasi terkait perbankan yang menyangkut usaha.
Mereka berharap agar permintaan tersebut dapat dikoordinasikan lagi dengan Pemkab Banyuwangi.
Ketua PHRI Banyuwangi Zaenal menjelaskan, hotel yang terdampak langsung ada 47 hotel sisanya restoran dengan jumlah 2.639 karyawan.
Yang sudah dirumahkan ada 1.437 karyawan dengan tingkat hunian 5 persen. Sebanyak 25 anggotanya sudah melakukan penutupan hotel. Dalam hal ini kami datang ke DPRD Banyuwangi karena punya wakil rakyat, tentunya ingin meminta agar dapat direalisasikan permintaan kami, diantaranya, dibebaskan pajak selama terdampak Covid-19 selama kondisi belum pulih.
Zaenal menambahkan sebenarnya mereka sudah diterima dua kali oleh Sekda dan pihak provinsi juga sudah minta data 1.437 karyawan.
“Endingnya nanti dapat kartu prakerja untuk karyawan yang dirumahkan. sedangkan dari Pemerintah pusat kami dapat kartu Pra-kerja untuk karyawan yang dirumahkan. Akan tetapi ini tidak sesuai harapan kami. Seharusnya kartu Pra- kerja tersebut karyawan sendiri yang menangani,” jelasnya.
Menurutnya, hal tadi yang menjadi kerepotan dan ia minta pada Wakil rakyat bisa membantu kami agar memprioritaskan bagi karyawan hotel dan karyawan pariwisata.
“Harapan kami semoga masalah Covid- 19 cepat berlalu karena nantinya begitu sudah berlalu tidak serta merta dapat bangkit butuh waktu lama untuk bangkit kembali,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto membenarkan bahwa pihak PHRI Banyuwangi datang ke kantor wakil rakyat untuk mengadu dan memohon guna mencari solusinya mengenai perpajakan hotel dan restoran.
“PHRI datang bersama-sama ke kita dan mohon dicarikan solusi dengan kompensasi pihak PHRI akan memberikan bayaran pada karyawannya dan kami memahami. Kita mohon juga pada eksekutif apa yang dikeluhkan oleh PHRI dan harapan kami agar eksekutif bisa memenuhi keinginan-keinginan pengusaha PHRI,” kata Michael, Rabu (15/04/2020). (dj)
