LABUHANBATU, SUMUT, BN-Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, mengumpulkan seluruh Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Rabu (03/06/2020). Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BPD agar perannya dalam mengawasi Pemerintahan Desa lebih efektif.
Kepala DPMD, Abdi Jaya Pohan, menjadwalkan evaluasi seluruh Ketua BPD terbagi menjadi tiga gelombang, dimulai Rabu (03/06/2020) Pukul 10:00 Wib, dan dihadiri 41 Ketua BPD dari tiga kecamatan, yang dikumpulkan, yakni, dari Kecamatan Bilah Barat, Bilah Hulu, dan Pangkatan.
“Dalam mengepaluasi kinerja BPD Labuhanbatu terlebih dalam pengwasan pentaluran bantuan sosila, yang mana ada laporan dari masyarakat menyangkut lemahnya kinerja BPD,” sebut Abdi.
Kadis PMD Abdi jaya Pohan menerangkan, sebagai BPD harus serius mengawasi sehingga penyaluran bantuan sosial Covid-19 bisa tepat sasaran.
“Untuk itulah kita kumpulankan seluruh Ketua BPD agar mereka lebih paham tugas dan fungsinya dalam mengawasi pemerintahan desa,” ucap Kepala DPMD, Abdi Jaya Pohan.
Selain itu Kadis PMD juga meminta agar setiap ketua BPD memberikan laporannya, tentang realisasi penyaluran bantuan sosial yang telah terlaksana, karena dengan dasar itu akan dapat titik terang permasalahan disetiap Desa.
“Laporan dan masukan dari Ketua BPD terkait penyaluran bansos tahap realisasi bansis ini sangat kita butuhkan, Dikarenakan banyaknya laporan yang masuk kepada kita tentang adanya masalah, Untuk itu seluruh Ketua BPD kita minta fakta-fakta di lapangan apakah sesuai atau tidak penyalurannya,” jelas Abdi.
Abdi Jaya Pohan juga menambahkan, peran Ketua BPD pada tim relawan Covid-19 harus ditempat pada posisi Wakil Ketua oleh Kepala Desa, hal tersebut agar dalam Musdes Khusus pendataan calon penerima bantuan sosial, peran BPD sangat kuat.
“BPD juga memiliki peran utama, dalam memutuskan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bansos, Inilah bentuk pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dan pemerintahannya,” urai Kepala DPMD Labuhanbatu ini.(M.SUKMA)
