PALEMBANG, SUMSEL, BN-Gubernur Sumsel, H Herman Deru mengikuti seminar online (webinar) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan intern pemerintah tahun 2020 yang dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Acara ini diikuti para menko dan menteri terkait serta kepala daerah se Indonesia.
Rakornas tersebut bertema “Kolaborasi dan sinergi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pemeriksa eksternal dan aparat penegak hukum dalam rangka pengawasan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional” melalui aplikasi Zoom di Sumsel Command Center, Kantor Gubernur Sumsel, Senin (15/6/2020).
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru menyatakan, pada rakornas tersebut di awali dengan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan, terdapat Rp. 677,2 Triliun uang negara yang merupakan akumulasi APBN serta APBD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pengelolaannya harus akuntabel di awali dengan tranparansi penggunaannya.
Kemudian, jelas tergambar bahwa Presiden menyampaikan, ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini yaitu aspek kesehatan agar bagaimana masyarakat yang belum tertular Covid-19 agar terjaga dan yang sakit atau tertular dapat terobati.
Selanjutnya, pada aspek ekonomi ada tiga arah yang harus dibenahi yaitu supply, demand dan produksi juga terganggu.
Terhadap daerah kabupaten/kota di Sumsel, dirinya juga menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel telah menyikapi dan mengambil langkah terkait arahan Presiden pada rakornas itu.
Menurutnya, langkah Pemprov Sumsel terhadap UMKM dengan memberikan edukasi tentang permodalan melalui Bank. Disamping itu, juga terkait permasalahan keterampilan dalam usaha dan selanjutnya adalah market (pemasaran).
“Di saat pandemi Covid-19 ini, Pemprov Sumsel telah menggelontorkan dana Rp. 500 Miliar lebih untuk kabupaten/kota se Sumsel dan hampir keseluruhan mendapatkan. Ditambah lagi telah dicadangkan kembali lebih kurang sebesar Rp. 300 Miliar lagi untuk kabupaten/kota di Sumsel,” ujarnya.
Dijelaskannya, dana tersebut digelontorkan ke kabupaten/kota karena kemampuan keuangan daerah yang dimiliki kabupaten/kota kondisinya saat ini direfocusing dan direalokasi kepada percepatan penanganan Covid-19 sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Untuk itu, saya sebagai Gubernur dan pernah menjadi bupati dua periode sangat memahami sehingga kita memberikan perhatian dengan menggelontorkan dana Rp. 500 miliar lebih itu agar mampu melanjutkan pembangunan di masing-masing daerah,” imbuhnya.
“Kita semua harapkan pandemi ini ada akhirnya walaupun kita tidak tahu itu kapan. Apa yang bisa dilakukan pemerintah provinsi, sebagai Gubernur telah memberikan stimulan untuk pembangunan kabupaten/kota khususnya yang berkaitan dengan aspek ekonomi,” tuturnya.
“Kita berikan bantuan dengan angka yang variatif, termasuk juga dalam penanganan Karhutla, kita sudah siapkan pagu untuk 10 kabupaten/kota rawan dan terdampak Karhutla dengan jumlah masing-masing sampai Rp. 5 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan meningkatnya jumlah pasien Covid-19 dinyatakan sembuh di Sumsel mencapai 45%, ia meyakini, jumlah tersebut lebih dari itu.
Menurutnya, terjadi permasalahan lambannya jumlah kasus sembuh terinformasi karena cukup banyak kasus konfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri dan masa inkubasinya telah habis, namun tidak melaporkan diri untuk dilalukan swab ulang. Sementara, untuk mendeklarasikan kasus sembuh harus melalui swab.
“Untuk itu, saya mengharapkan kepada semua masyarakat Sumsel yang sempat terkonfirmasi positif khususnya Orang Tanpa Gejala (OTG) agar segera melaporkan diri ke faskes yang ada atau datang langsung ke rumah sakit maupun BBLK Palembang agar dilakukan pengambilan spesimennya,” imbuhnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Sumsel, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum,Edward Juliartha, dan para Kepala OPD dilingkungan Pemprov. Sumsel. (Daeng/Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel/Eyv)
