BANDUNG JABAR BN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap TNI-Polri menjaga kondusivitas Jabar selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di delapan daerah, yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.
Selama 10 tahun, gelaran Pilkada di Jabar selalu kondusif tidak ada pelanggaran ataupun kericuhan, Untuk itu, kata Kang Emil sapaan akrabnya mari kita sama-sama menjaga kondusivitas Jabar saat Pilkada berlangsung, dengan semangat silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang dipegang teguh masyarakat Jabar.
“Kata silih itu artinya saling memberikan kebaikan, apabila kita ramah dan baik, InsyaAllah masyarakat juga ramah dan baik. Karena pada dasarnya masyarakat Jabar itu someah hade ka semah,” ucapnya saat menjadi inspektur Apel Gelar Pasukan TNI-Polri dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (24/11/20).
Kang Emil pun meminta TNI/Polri untuk intens mengawasi dan mengedukasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, terutama saat pencoblosan berlangsung.
“Kita harus jadi contoh, saya titip semua di sini harus menjadi teladan. Kepemimpinan yang baik adalah dengan keteladanannya sebagai individu yang tidak boleh salah, penjagaan protokol kesehatan dilakukan dimulai dari diri sendiri,” katanya.
Jaga netralitas di tujuh wilayah Polda Jabar dan satu wilayah Polda Metro Jaya. Jangan sampai ada yang bermain politik praktis,” imbuhnya.
TNI/Polri, kata Kang Emil, dapat mengajak tokoh masyarakat untuk sama-sama mengedukasi masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Mari bangun kepercayaan publik, diperlakukan dengan cara kita hadir di tengah masyarakat, melakukan ketegasan humanis,” katanya.
Selain itu, Kang Emil juga berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar untuk menyiapkan skenario terbaik supaya kerumunan dapat dihindari saat pencoblosan berlangsung.
“Saya titip kepada para panitia (KPU) untuk memastikan kita (provinsi Jabar) harus juara dalam penyelenggaraan protokol kesehatan 3M saat Pilkada Serentak 2020 berlangsung,” tandasnya.
KPU Simulasi Prokes
Sementara itu, sebelumnya KPU di beberapa daerah, termasuk KPU Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah menggelar simulasi pemungutan suara, penghitungan, dan aplikasi direkap, di Desa Cipakat, Singaparna, belum lama ini.
Proses simulasi, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, demi menghindari penyebaran Covid -19.
Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Jajang Jamaludin mengatakan, simulasi yang dilakukan, berbeda dengan sebelum pandemi. Proses kali ini, wajib menerapkan protokol kesehatan.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi tempat cuci tangan, alat cek suhu tubuh, sarung tangan plastik, hingga penyemprotan desinfektan.
“Ini amanat yang harus dilaksanakan dalam tahapan pilkada. Penerapan Protokol kesehatan yang saat ini dilakukan, akan sama diterapkan pada tahapan yang sebenarnya, 9 Desember 2020,” jelas Jajang melalui sambungan selulernya, Sabtu (21/11/2020).
Untuk pemungutan suara 9 Desember 2020, KPU juga menambah TPS sebanyak 690, dari 3050 TPS menjadi 3740 TPS.
“Jumlah pemilih di tiap TPS juga dikurangi, dari asalnya 800 pemilih menjadi 500 pemilih per TPS,” kata Jajang.
Selain itu, Jajang menambahkan, pada tahapan pencoblosan nanti, penyelenggara dan pemilih, wajib menerapkan Prokes ketat.
“Wajib menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, serta menggunakan sarung tangan. Sarung tangan dibuka, saat jari ditandai dengan tinta,” ucapnya.
Ingatkan Bawaslu Taati Prokes
Adapun di tempat terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat mengemukakan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat agar persiapan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mentaati protokol kesehatan. Hal itu agar tidak menimbulkan potensi penyebaran Covid 19 saat Pilkada Serentak nanti.
Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 harus memperhatikan protokol kesehatan (prokes). Peran Bawaslu sangat penting untuk pelaksanaanya bagi penyelenggara pilkada. Sehingga diperlukan supervisi agar protokol medis dijalankan sebaik-baiknya meskipun secara fungsi sama sekali tidak berkaitan antara pengawasan dengan bidang kesehatan.
“Kami mengingatkan Bawaslu agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid 19,” ujar Sadar. (San)
