SULBAR

Anggaran Tidak Tersedia, Dapur Umum Dinsos Mamuju Berhenti Layani Pengungsi

MAMUJU, SULBAR, BN — Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang aktivitasnya di mulai 4 Februari, dalam melayani warga yang terdampak gempa untuk pengungsi di wilayah Kecamatan Mamuju sebanyak 3.934 jiwa.

Dapur Umum di agendakan akan berlangsung sampai dengan tanggal 5 April mendatang.

Namun, kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, Dapur Umum Dinsos Kabupaten Mamuju tidak lagi menyediakan makanan bagi para pengungsi korban gempa, saat ini hanya menyediakan makanan untuk relawan.

“Kemarin itu 3.934 jiwa”, kata Hj Zarkiah Yusup selaku kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Mamuju kepada BN, saat di konfirmasi terkait jumlah jiwa yang di layani Dapur Umum Dinsos Mamuju.

Hj. Zarkiah menyampaikan, karena tidak tersedianya anggaran dapur umum, sehingga layanan makanan bagi pengungsi korban gempa di berhentikan sementara.

Lanjut di jelaskan Hj. Zarkiah bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan anggaran ke-pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“kami jalankan ini (dapur umum) sekarang buat makan kita di sini, kalau ada relawan itu kita kasi, untuk makan pengungsi sementara berhenti karna keterbatasan anggaran, memang tidak ada anggarannya, belum turun, saya baru bermohon. Sejak 2 minggu lalu, saya bawa ke dinas sosial provinsi”, ucap Hj. Zarkiah kepada BN saat di temui di ruang kerjanya. Kamis (4/3/21)

“Begitu juga anggaran kabupaten mamuju, saya sudah ajukan, juga permohonan, cuman sampai sekarang masih di review juga”, lanjutnya.

Keberlanjutan Dapur Umum Dinsos Mamuju dalam menyediakan makanan untuk pengungsi korban gempa yang hingga kini masih terdapat pengungsi di beberapa titik, menunggu ketersediaan anggaran yang di nilai masih belum jelas.

Hj. Zarkiah mengungkapkan, jika anggaran tersedia Dapur Umum akan terus berjalan. Pihaknya akan kembali melakukan pendataan kepada warga yang masih berada dipengungsian.

“Mudah-mudahan terealisasi, kalau terealisasi kita jalan terus, kalau tidak yah kita berhenti, mau di ambil dimana anggaran”, ungkap Hj. Zarkiah

“Kita harus mendata ulang mungkin sama sama dengan BPBD, camat, lurah”, tambahnya, saat ditanya terkait jumlah warga yang saat ini masih bertahan di pengungsian. (bahri)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button