MAMUJU, SULBAR, BN-Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulawesi Barat yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat gelar demontrasi.
Aksi demontrasi itu untuk mempertanyakan dan menuntut transparansi penggunaan dana bantuan gempa yang bersumber dari rakyat.
Dalam aksi, KMS Sulbar mendesak pemerintah Sulawesi Barat untuk penyaluran dana bantuan rakyat Indonesia yang diduga hanya ditampung di kas daerah, dan memperjelas skema penyaluran bantuan untuk korban gempa Sulbar.
Muh. Irfan mengungkapkan, jawaban yang di berikan oleh pihak pemerintah dalam aksi tidak memuaskan.
Dia menilai, pemerintah telah gagal dalam melakukan penanganan bencana gempa Sulbar.
Pasalnya, dalam aksi terungkap bahwa pada saat masa tanggap darurat gempa Sulbar dicabut, masih terdapat wilayah yang terisolir.
Irfan menyampaikan, bantuan yang masuk kepada pihak pemerintah sampai saat ini belum di salurkan ke masyarakat terdampak gempa bumi.
Menurutnya, khusus untuk Kabupaten Mamuju dana Rp 2,9 Milyar harus cepat disalurkan dengan melalui validasi data yang valid karena masih banyak masyarakat menunggu kejelasan.
“Makanya kami tekankan Pemerintah Sulawesi Barat gagal dalam melaksanakan percepatan penanggulan bencana,” tegas kata Muh. Irfan massa aksi KMS Sulbar kepada media. Senin (31/5/21).
Sehubungan dengan dana bantuan yang masuk ke pemerintah daerah Provinsi Sulbar, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib menjelaskan bahwa total dana bantuan yang dimasukkan di Kas Daerah sebanyak Rp. 4.6 Milyar dan untuk di Bank Mandiri tersisa Rp. 1.2 Milyar.
Dijelaskan Amujib bahwa sebanyak Rp. 3.9 Milyar lebih telah di alokasikan yang diperuntukkan untuk perbaikan rumah dan berhubungan dengan tempat ibadah.
“Total di Kasda itu, ada kurang lebih Rp. 4.6 M, kemudian di Bank Mandiri itu Rp. 2.4 M, atau tersisa Rp. 1.2 M sehingga kita masih ada kurang lebih Rp. 5 M, namun kita sudah mengalokasikan anggaran Rp. 3 M itu untuk Perkim, untuk perbaikan rumah, kemudian untuk Tapem itu 958 Juta, kemudian Dinsos. Inipun sementara kaitan, dengan tempat ibadah dan bantuan sosial. Ini sementara di evaluasi, tidak menutup kemungkinan kalau ini mendesak digeser semua menjadi kebutuhan perumahan”, jelas Amujib saat wawancara usai menemui massa aksi.
Amujib menekankan bahwa seluruh bantuan yang masuk akan tersalurkan untuk bencana. Ia memastikan, dana bantuan tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan di Sulbar.
“Seluruh bantuan yang masuk itu akan tersalurkan, dan tidak akan ada penggunaan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan di Sulbar itu lebih kepada seluruh bencana”, ucapnya.
“Ditanyakan tadi, kenapa Nol Rupiah dari APBD murni, yaah itu tadi, tidak mungkin kita mau double akunting. Ini saja baru bergerak data, kalau kurang dari itu, baru kita berbicara APBD Provinsi murni”, lanjut Amujib terkait langkah Pemprov Sulbar untuk membantu para penyintas gempa Sulbar dengan menggunakan APBD Sulbar dinilai belum ada.
Menanggapi aksi dari KMS Sulbar, Amujib juga menyampaikan aksi yang dilakukan nasyarakat bersama mahasiswa merupakan kegemasan mereka, akan tetapi tuntutan yang disampaikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur.
“Apapun yang disampaikan itu, tentunya kami sebagai bagian dari birokrasi tentu harus prosedural dalam melaksanakan, karena yang paling dijaga adalah kita tidak mau ada masalah hukum dikemudian hari, terkait dengan penggunaan yang tidak akuntabel, yang tidak didasari pada data dan fakta, tetapi apapun yang disampaikan mereka sesuatu yang sah-sah saja, “, ujarnya. (Bahri)
