FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD LAMBAR SOROTI KINERJA DINAS PU PR YANG DINILAI TIDAK PROFESIONAL
LAMPUNG BARAT, BN-Pengerjaan proyek tambal sulam ruas jalan Kabupaten yang berlokasi di Pekon (Desa) Way Ngison dan Pekon Waspada Kecamatan Batu Ketulis Lampung Barat menjadi perhatian yang sangat serius dari segenap kader dan simpatisan partai Golkar di Bumi Beguai Jejama Sai Betik ini.
Rasa keperihatinan para kader dan simpatisan tersebut disampaikan kepada para kadernya yang ada di Legislatif. Setelah menerima dan mendengarkan aspirasi dan keluhan para warga tersebut, para Legislator dari partai berlambang pohon beringin itu khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Lampung Barat 2 yang meliputi Kecamatan Batu Brak, Belalau dan Batu Ketulis langsung melakukan peninjauan atau investigasi dilapangan.
Dan hasil dari investigasi itu dibawa ke agenda rapat Fraksi dan rapat Paripurna DPRD setempat yang digelar hari ini, Selasa 8-6-2021 bertempat di ruang Marghasana.
Proyek tambal sulam diruas jalan Kabupaten yang menghubungkan Pekon Way Ngison -Pekon Waspada Kecamatan Batu Ketulis itu leading sectornya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) setempat. Dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda tentang laporan petanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2020. Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung Barat mengkritisi kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPUPR) yang dinilai kurang profesional.
Tidak tanggung-tanggung, pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi, Ismun Zani bahkan menyebut kelebihan galian sebagai ‘Lobang Neraka’ karena membahayakan pengguna jalan khususnya pengendara roda dua.
“Pelaksanaan program pembangunan fisik di Kabupaten Lampung Barat yang selama ini masih menjadi persoalan klasik dengan hasil akhir yang didapat jauh dari harapan, sehingga ada beberapa catatan yang dihimpun oleh Fraksi Partai Golkar bahwa ruas Jalan dan atau bangunan Gedung yang dibangun pada tahun yang sama mengalami kerusakan pada tahun dan bulan yang sama pula,” ujarnya, Selasa (8-6-2021).
Fraksi Partai Golkar juga merekomendasikan adanya sistem pengawasan yang ketat dan menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan dimulai dari proses lelang , perencanaan atau konsultansi, pengadaan barang dan jasa sampai dengan masa pemeliharaan terutama pekerjaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung ataupun lelang.
“Hari ini Fraksi Partai Golkar meminta kepada dinas terkait agar lebih serius dalam memilih konsultan perencana agar kejadian ‘Lobang neraka’ ruas jalan Way Ngison – Waspada tidak terulang lagi,” tegas Ismun.
Tidak ketinggalan, meskipun memberikan afresiasi kepada Bupati dan segenap jajaran yang telah mengambil langkah cepat dan tepat dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan refocusing dan re alokasi anggaran dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 Fraksi Partai Golkar mempertanyakan peruntukan anggarannya.
Dihadapan para peserta rapat paripurna yang kali ini hanya dihadiri oleh Wakil Bupati, Drs.Mad Hasnurin serta segenap Kepala OPD Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan secara rinci terkait dari mana sumber dana dan kemana alokasi penggunaan anggaran yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 di kabupaten Lampung Barat, “mohon penjelasannya?, ” pinta Ismun yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Barat itu. (FIK)
