SIDOARJO, JATIM, BN – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali melarang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo menggelar acara di luar kota sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
“Khususnya di daerah-daerah yang termasuk zona merah dan hitam. Nggak boleh sama sekali. Dan kemarin SE (Surat Edaran)-nya sudah saya tandatangani,” jelasnya saat ditemui usai membuka acara Peluncuran Perdana Anjungan Dukcapil Mandiri di Hotel Fave, Selasa (29/06/2021) pagi tadi.
SE tersebut dikeluarkan sebagai respon atas kasus Bimbingan Teknis (Bintek) Perangkat Desa yang digelar Pemerintah Kecamatan Buduran di Yogyakarta, Jumat sampai Minggu (25-27/06/2021) kemarin. Dimana saat itu seluruh peserta langsung di-swab begitu sampai di kota delta. Hasilnya 15 orang diantara mereka dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
“Ya sudah, kalau kasus itu kita anggap saja nasi sudah jadi bubur bro. Yang penting dengan adanya SE tadi berikutnya tidak ada lagi pejabat Pemkab Sidoarjo yang bikin acara seperti itu,” ujar bupati berusia 30 tahun itu.
Ketika ditanya soal sanksi yang diberikan untuk plt Camat Buduran, Ali Fauzansyah atau Aan dan juga Sekretaris Kecamatan, Sanjaya, Muhdlor Ali mengatakan, ”ah, kalau itu sih personal aja.”
Hasil pantauan lapangan, pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Buduran pada hari itu tutup. Namun menurut salah seorang staf yang tak mau disebut namanya, terhambatnya pelayanan itu bukan gegara kasus Bintek namun karena gangguan jaringan internet.
Sumber tadi juga menyebutkan kegiatan itu merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahunnya. “Biasanya memang kami yang jadi pelaksana acaranya, tapi untuk tahun ini semuanya dihandle EO (even Organizer-red) dari Yogya yang ditunjuk Pak Camat dan Sekcam sendiri,” tambahnya.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan itu sendiri bermula dari surat yang dilayangkan Paguyuban Kepala Desa se Kecamatan Buduran pada pihaknya.
“Surat itu dijawab pada awal Juni lalu. Setelah itu kami tidak tahu kelanjutannya,” tandas sumber tadi.
Ia juga membenarkan adanya informasi yang menyebutkan tentang pengenaan iuran sebesar Rp 1 juta untuk setiap perangkat desa yang ikut serta dalam acara itu.
“Masalah itu diatur sendiri antara paguyuban dengan Pak Camat dan Pak Sekcam,” tandasnya lagi.
Sepengetahuannya, kegiatan itu diikuti semua perangkat termasuk Kades dan Sekdes dari 15 desa di wilayah Kecamatan Buduran. Dimana setiap desa mengikutsertakan antara 10 – 12 orang peserta ditambah masing-masing dua orang staf dari tiap-tiap seksi di Kantor kecamatan.
Selama di Yogyakarta para peserta diinapkan di salah satu hotel berbintang dua.
“Nggak tahu EO-nya nyewa berapa kamar. Yang jelas masing-masing kamar ditempati tiga orang,” imbuh sumber itu lagi.
Sementara itu Camat dan Sekcam tidak bisa ditemui. Menurut staf disana, kedua orang pimpinan di instansi tersebut sudah tak terlihat batang hidungnya sejak kepulangan mereka dari Yogyakarta dan tidak bisa dihubungi sama sekali.
Puskesmas Buduran Bentuk Tim Khusus Pantau Pasien Klaster Kecamatan Buduran.
Tim kesehatan dari Puskesmas Buduran terus melakukan pemantauan secara intensif pada 15 orang perangkat desa yang dipastikan terinfeksi virus corona usai mengikuti kegiatan Bimbingan teknis di Yogyakarta.
“Karena ini kasus khusus, jadi kami juga bentuk tim khusus untuk melakukan pemantauan secara berkala pada 15 orang yang sudah dipastikan positif mengidap Covid-19 itu,” jelas Kepala Puskesmas Buduran, dr. Yoppy Agung Priambodo yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/06/2021) pagi tadi.
Disebutkannya, karena ke-15 perangkat desa tersebut dalam keadaan sehat secara fisik, maka merekapun ditetapkan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan hanya menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.
Sesuai rencana, mereka diwajibkan menjalani tes swab PCR ulang yang akan digelar pada Kamis (01/07/2021) lusa di Puskesmas Buduran.
“Bagaimana bentuk treatment yang akan kami lakukan terhadap mereka sangat tergantung pada hasil tes itu nantinya,” tambah Yoppy.
Diceritakannya, kasus itu sendiri bermula saat ia mendapatkan perintah langsung dari Kepala Dinas kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman untuk melakukan test Rapid Antigen terhadap semua peserta Bintek Kecamatan Buduran.
“Perintahnya saya terima jam 7 malam. Dan saya langsung berkoordinasi dengan Camat dan Sekcam Buduran untuk menyediakan sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan,” kata dokter yang berusia 40 tahun itu.
Untuk menghindari terjadinya kerumunan, pihaknya meminta uji laboratorium khusus untuk Covid-19 itu dilakukan secara bertahap. Apalagi, pihak Puskesmas sendiri hanya bisa mengerahkan 3 tim uji lab yang masing-masing beranggotakan 3 personel untuk menangani masalah itu.
“Bis 1 datang sekitar jam 10. Sedangkan bis 2 dan 3 diminta menunggu di Rest Area Tol sambil menunggu panggilan berikutnya. Jadi digilir begitu sampai semua penumpang yang ada di bis selesai di-swab. Kalau nggak salah sampai jam 1 atau 2 malam,” terang Yoppy lagi.
Kegiatan itu berlanjut pada Senin pagi untuk melakukan pemeriksaan pada peserta Bintek yang menggunakan mobil pribadi dan moda kereta api.
“Totalnya ada 112 di bis, 5 mobil, 9 orang penumpang Kereta Api,” pungkasnya. (yah)
