Terkait Harga Dan Kelangkaan Gas LPG 3 Kg, YARA Subulussalam Menduga Ada Praktek Nakal
Edi Sahputra Bako Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) Perwakilan Kota Subulussalam
SUBULUSSALAM,bidiknasional.com – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA ) Perwakilan Kota Subulussalam Melalui Ketua Edi Sahputra Bako mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Disperindagkop & UKM ) Kota Subulussalam, hal ini berkaitan dengan persoalan langka dan harga Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) 3 KG yang dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi ( HET ) yang ditetapkan Pemerintah Kota Subulussalam.
“Edi mengatakan hasil investigasi kita dilapangan dan berdasarkan keluhan warga disekitar kecamatan Simpang Kiri bahwa dipangkalan resmi barang sering kosong, sehingga warga harus membeli di warung eceran yang tidak resmi dan harga berkisar Rp. 30.000 sampai Rp 35.000 dan itupun sulit untuk mendapatkannya,” jelas Edi.
“Sejauh ini kita melihat lemahnya peran Disperindagkop dan UKM Kota Subulussalam dalam persoalan ini, jika melihat kondisi ini kita menduga ada praktek nakal dibeberapa pangkalan resmi di Kota Subulussalam, dimana kita melihat pendistribusian barang terlihat lancar dan selalu masuk dengan jumlah yang banyak dipangkalan pengecer resmi, namun barang yang masuk macam disulap hilang seketika,”Sesal Edi Sahputra.
“Ketika warga datang membeli sering mendapati pangkalan dengan stok kosong, namun di warung eceran tidak resmi barang terlihat ada dengan harga jual diatas HET (Harga Eceran Tertinggi ).
Untuk hal itu kita meminta Pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait tersebut untuk menertibkan harga dan kelangkaan GAS LPG 3 kg ini, dengan memanggil agen atau pangkalan resmi yang ada di Kota Subulussalam, jika ada pihak yang bermain maka jangan ragu untuk ditindak dan jika ada pangkalan yang nakal jangan segan-segan untuk disurati dan adukan ke Pertamina untuk diberi sanksi tegas, dan jika perlu ditutup dan dicabut izinnya,” tegasnya.
“Lebih Jauh Edi Menambahkan , Hal ini sangat serius untuk diperhatikan mengingat persoalan ini tidak pernah tuntas dari dulu, padahal ini untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak, kita berharap tidak bertambahnya beban masyarakat, disaat sulitnya perekonomian akibat dampak pandemi covid-19 ini,” pungkasnya. (A.Darminto)
