Anggota DPRD Provinsi Jatim Mathur Husairi: Kalau Pokmas Dikorbankan Ini Sangat Tidak Adil
Keterangan Gambar : Mathur Husairi Politisi Partai Bulan Bintang usai keluar dari kantor Kejari di jalan Veteran Lamongan Jawa Timur. Selasa (15//03)
LAMONGAN, BIDIKNASIONAL.com – Kasus dugaan korupsi dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS) tahun 2020 membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mathur Husairi mendatangi Kejaksaan Negeri Lamongan.
“Saya memang background nya dulu di aktivis antikorupsi. Dirinya sangat mendukung langkah Kejaksaan Negeri Lamongan yang saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan.
Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan juga beri support,” tandas Mathur Husairi Politisi Partai Bulan Bintang ini, usai keluar dari kantor Kejari di jalan Veteran Lamongan Jawa Timur.
Sebetulnya dirinya ke kota Soto tadi ada kunjungan ke SMAN I Lamongan,” Selasa (15/03).
Selanjutnya, mampir ke Kantor Kejaksaan Lamongan untuk silaturahim sekaligus memberikan support dan juga sedikit memberi informasi terkait penanganan dugaan korupsi PJU-TS di Lamongan.
“Saya juga berjanji kepada penyidik memberikan data dan informasi untuk mendukung mengungkap kasus ini sepenuhnya.
Kebetulan itu kan anggaran tahun 2020, saya ikut membahasnya saat Banggar DPRD dan saya punya tanggung jawab secara moral,” tuturnya.
Mathur meminta pihak Kejari Lamongan dalam menangani kasus ini tidak hanya selesai di level pokmas, ini ada kotak pandora yang harus dibongkar.
Kenapa kemudian dana hibah di Provinsi Jawa Timur di setiap tahun dianggarkan mencapai Rp 9 Triliun.
Berkaitan dengan lokasi pokmas itu pasti ada nama aspirator, gak mungkin tidak ada, karena ada slotnya masing-masing.
Kemudian, terang dia, ada yang melalui penyalurannya melalui aspirasi masyarakat yang melalui resesnya.
Keluasaan tidak hanya di level bawah, tapi kemudian siapa yang bikin kebijakan, siapa yang punya aspirasi disitu.
Sementara, kalau pokmas yang dikorbankan ini sangat tidak adil, kita harus berkaca kasus besar dulu seperti Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur.
“Nggak mungkin orang di ujung Lamongan kenal sama PT importir barang seperti itu, disitu kalau ndak ada yang mengarahkan Itu nggak mungkin.
Ayo kita bongkar, ini punya siapa, kemudian siapa yang mengkondisikan supplier ini.
Mathur menegaskan, sangat bisa dilacak dan informasi nama-nama yang bisa dimintai keterangan, untuk menemukan siapa sebenarnya nanti yang masuk di Dewan, siapa itu yang bermain.
“Karena kasusnya berjalan sedemikian rupa, mereka ingin mencari aman. Kita dukung itu, makanya saya bilang jangan selesai di pokmas, ini naif. Kasus ini harus saya dukung meskipun saya bukan di Komisi A,” tegasnya.
Sebagai mantan aktivis antikorupsi, kata Mathur, dirinya mempunyai tanggung jawab moral, apalagi dalam masa dulu teriak-teriak di jalan demo.
Kalau dalam kasus PJU ini saya sudah duduk sebagai anggota Dewan hanya bisa diam, ini kan sangat lucu jadinya,” pungkas Mathur anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Madura ini.
Penulis : Bang IPUL
