Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori saat ditemui awak media di kantor DPC Gerindra berkaitan kelangkaan pupuk bersubsidi di Lamongan, Jum’at, (28/10/2022)/ Foto: Bang IPUL / Tian
LAMONGAN, BIDIKNASIONAL.com –
Pada awal musim tanam, kebutuhan akan pupuk bersubsidi langka dan para petani di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menjerit. Jum’at (28/10).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan mendesak pemkab untuk mencari solusi dalam menyikapi kesulitan para petani mendapatkan pupuk subsidi.
Bagaimana tidak, petani di wilayah Lamongan mulai “menjerit” karena tengah kesulitan menemukan pupuk subsidi di pasaran. Kelangkaan pupuk itu telah dialami petani sejak dua pekan lalu sampai saat ini, padahal persiapan awal musim tanam.
” Terlebih, saat ini petani tengah memasuki awal musim tanam yang sangat membutuhkan pupuk dari pemerintah atau pupuk bersubsidi.
“ Harus segera di carikan solusi terkait keluhan petani, karena saat ini mereka sangat butuh pupuk di musim tanam,” desak Anshori, Anggota DPRD Lamongan dari Partai Gerindra.
Saya minta Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Kabupaten Lamongan segera turun langsung ke lapangan, baik itu ke distributor, kios, poktan dan penyimpanan gudang pupuk subsidi, masyarakat petani butuh kehadiran pemerintah di tengah- tengah persoalan kelangkaan pupuk.
Lebih lanjut Anshori anggota DPRD asal kecamatan Turi menyampaikan” tadi kita banyak dapat laporan dari para petani di beberapa kecamatan, terkait minimnya pupuk subsidi yang di distribusikan ke petani.
Selain itu harga pupuk juga di jual antara 130-150 ribu atau melebihi HET (Harga Eceran Tetap). Kita sudah mendapatkan beberapa orang yang mau testimoni terkait harga pembelian pupuk yang jauh di atas HET.
Bahkan ada juga yang mengadukan penjualan pupuk di luar wilayahnya. Nantinya mereka akan kita undang di rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Lamongan, distributor dan perwakilan kios. Kalau nanti terbukti, kita akan rekomendasi untuk mencabut izin pendistribusian pupuk bersubsidi.
Lebih lajut, tadi saya sudah minta ke teman-temen komisi B untuk segera melakukan rapat penjadwalan rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP), karena pengaduan dari masyarakat sudah cukup banyak dan mendesak, lantaran saat ini para petani sudah mulai awal musim tanam.
Meski demikian, menurut Ashori, saya meminta untuk segera melakukan percepatan penyaluran pupuk subsidi sampai di tangan petani untuk jatah pupuk akhir tahun ini tanpa alasan apapun,” tandas Anshori, Jum’at (28/10).
Lebih lanjut, Anshori dengan lantang dan bernada tinggi menyuarakan, jangan ada yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri di luar aturan yang sudah ada.
Oleh karena itu, menurutnya hal ini menyangkut nasib petani, nasib wong cilik (orang kecil). “Saya yakin nanti ada karmanya kalau masih ada yang bermain-main dengan pupuk bersubsidi.
Diakhir perkataannya, berkaitan dengan kelangkaan pupuk bersubsidi, saya mendukung penuh bagi aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan hukum, karena kita ketahui bersama hukum “Tajam Keatas Humanis Kebawah”.
Kalau ada yang menyalahi dan atau melanggar aturan dengan menyerobotkan pupuk bersubsidi keluar dari wilayah RDKK nya bisa langsung di tindak oleh APH tanpa padang bulu dan tanpa harus tawar menawar,” pungkasnya.
Penulis : Bang IPUL / Tian
Editorial : Budi Santoso
