BOJONEGORO, BIDIKNASIONAL.com – Warga Desa pinggiran hutan melalui masyarakat pemanfaatan hutan yang tergabung dalam wadah Asmaptan kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk yang kedua kalinya, menanyakan perihal tindak lanjut serta kejelasan nasib petani hutan untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Kedatangan asosiasi masyarakat pemanfaatan hutan, Asmaptan ini disambut komisi B Lasuri sekaligus sebagai moderator diskusi yang dilakukan oleh Asmaptan dan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
Amin Thohari selaku ketua umum Asmaptan di hadapan komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menanyakan regulasi tentang pelarangan pupuk bersubsidi di lahan hutan yang saat ini membuat petani resah dan gelisah. Namun lagi lagi jawaban dinas pertanian tidak memuaskan dan mencari solusi yang baik supaya kebutuhan pupuk bisa tercukupi.
Menurut Amin, pemerintah kabupaten kalau mau berpihak pada rakyat kecil yang menjerit masakah pupuk, kan APBD cukup besar dengan 7,4 trillyun, masalah pupuk bisa teratasi contoh saja Kabupaten Blora Jawa Tengah bisa, kenapa disini tidak bisa memberikan pupuk bersubsidi pada masyarakat petani hutan.
Saya berharap pihak pihak yang terkait bisa memikirkan duduk bersama untuk mencarikan alternatif terkait pupuk ini, padahal di kabupaten bojonegoro ada sekitar 400,000 petani penggarap lahan hutan,yang bergantung hidupnya dari bercocok tanam, ungkapnya.
Kepala Dinas pertanian Vojonegoro, Helmy elisabeth menuturkan bahwa masih ada solusi dari hibah anggaran APBD induk sekitar 38 poktan yang mendapatkan jatah pupuk non subsidi, sedangkan poktan lain nya sudah tersalurkan lewat KPM atau Kartu Petani Mandiri.
Sementara, komisi B Bojonegoro Lasuri akan segera menindak lanjuti pertemuan ini, dengan duduk bersama forkompimda dan akan segera turun ke bawah mengatasi masalah klasik ini. “Insya alloh habis lebaran segera mendapatkan solusi yang tepat,” ujarnya.
Laporan: pri
Editor: Budi Santoso
