MATARAM, BIDIKNASIONAL.com – Bertempat di lapangan Bumi Gora Pemerintah Provinsi NTB memperingati empat hari nasional salah satunya adalah Hari Pendidikan Nasional, dengan berjalannya acara upacara memperingati Hardiknas Pemprov NTB masih membahas kasus yang tetap muncul dan berulang di setiap Hari Pendidikan Nasional yaitu kasus buta aksara dimana permasalahan buta aksara di NTB yang masih didominasi oleh siswa jenjang Sekolah Dasar, Selasa 02/05/23.
Ditemui awak media usai upacara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd memberikan tanggapannya terkait kasus buta aksara, Ia mengatakan bahwa sekarang namanya bukan buta aksara lagi. Tapi, melek huruf. Untuk masalah melek huruf, berdasarkan data Statistik pusat dan NTB. Siswa jenjang SD yang masih lumayan.
Ia juga menanggapi terkait layanan akses pada pendidikan dasar masih belum optimal. Sehingga mengakibatkan susah untuk dijangkau. permasalahan buta aksara ini memang masih rentan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Terutama daerah-daerah yang memang cukup sulit dijangkau.
“Anak kecil kan susah, mereka sekolahnya jauh dari tempat tinggalnya. Beda dengan anak sekolah menengah, mereka bisa naik motor, boncengan atau sebagainya,” tandasnya.
Aidy menjabarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021-2022 terkait jumlah angka buta aksara dalam Provinsi NTB adalah 12,61 persen. Angka tersebut menempatkan Provinsi NTB pada urutan kedua tingkat buta aksara di Indonesia. Ia mengatakan bahwa untuk data terbaru tahun inu belum mendapat reportnya sehingga diharapkan bulan ini sudah keluar dan berharapnya buta aksara di NTB menurun.
Sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dalam meminimalisir angka buta aksara di NTB. Kami membuat program yang disebut dengan “Peran Serta”.
Untuk masifkan program tersebut, pihak Dikbud membangun kemitraan dengan pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Kami terus berusaha untuk koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota. Karena sejatinya buta aksara itu tugasnya kabupaten dan kota. Tapi, selaku Kepala Dinas Provinsi saya tidak bisa lepas tangan, kita cari strateginya melalui kolaborasi, fasilitasi dan koordinasi,” tutupnya.
Laporan: Aini
Editor: Budi Santoso
