Suasana rapat kerja komisi III DPRD Trenggalek (Foto.dok: Ist)
TRENGGALEK, BIDIKNASIONAL.com – Rapat kerja Komisi III DPRD Trenggalek evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, Rabu 03 Mei 2023 tanpa hasil (nihil)
Pasalnya apa yang diharapkan komisi III terkait pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek belum bisa memberikan penjelasan yang bisa meyakinkan.
Pranoto Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, tak begitu saja menerima apa yang disampaikan oleh Ramelan Kadis PUPR. Dirinya meyakini apa yang disampaikan oleh kadis atas laporan masih diragukan.
Dalam rapat kerja tersebut Pranoto meminta untuk diskors sampai staf PUPR bisa datang dan menjelaskan langsung sejauh mana progres yang terjadi dilapangan.
“Saya meminta seluruh staf untuk datang dan menjelaskan langsung,” pintanya.
Rapat hari ini sebenarnya komisi III bermaksud antara pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan PUPR bisa sama-sama untuk menjelaskan tentang proses pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagai bentuk sinkronisasi kegiatan. Karena berdasarkan laporan Kadis PUPR ada 32 paket pekerjaan yang semua sudah diserahkan ke pihak ULP.
“Dari 32 paket tersebut yang saat ini yang sudah ada dipeyedia ada 11 selain itu juga ada paket Penunjukan langsung yang sampai saat ini masih proses pemilihan penyedia,” terang Pranoto.
Melihat dari hal tersebut Pranoto, mengkhawatirkan apa yang disampaikan oleh Kadis PUPR tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan.
“Jangan – jangan apa yang disampaikan oleh staf/ Kabid PUPR terhadap Kadis hanyalah laporan Asal Bapak Senang, Pak Kadis orang baik jangan sampai dibodohi oleh bawahannya,” tegasnya.
Lebih lanjut Pranoto menyampaikan sesuai agenda tanggal 25 bulan ini menurut rencana pemerintah daerah APBD perubahan akan dinotakan. Jika sampai saat ini belum eksen apa yang mau dibahas.
“Makanya saya memilih rapat hari ini untuk dihentikan, diteruskan pun percuma, artinya kita berharap ada kesiapan dari pihak OPD terkait terhadap perubahan APBD. Karena dalam APBD perubahan itu intinya adalah menutupi kekurangan-kekurangan dari apa yang direncanakan sesuai target dalam RPJM.
Kami tidak ingin sejarah buruk terulang kembali seperti tahun kemarin APBD perubahan dilaksanakan di akhir tahun anggaran dan berdampak banyaknya pekerjaan yang gagal dilaksanakan,” kata Politisi PDI-P itu.
Intinya Legislatif ingin target RPJM bisa terpenuhi di tahun ini. Diharapkan semua persoalan kita selesaikan di awal, tentu dalam hal tersebut tidak cukup hanya dengan Kadis tetapi tetap harus libatkan para Kabid, pungkasnya.
Laporan: Bud/nji
Editor: Budi Santoso
