Imamul Abror Pengacara Lany Setyawati dan Didik Pramono ketua LBH Adhyaksa (dok.foto: ist)
KOTA PEKALONGAN, BIDIKNASIONAL.com – Seorang nenek berusia (74) tahun ibu dari tiga orang anaknya sekeluarga terancam masuk penjara setelah dipidanakan oleh istri dari rekan bisnis suaminya. Satu keluarga warga Jalan Kartini, Kota Pekalongan itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah.
“Kami sekeluarga dijadikan tersangka oleh polisi 22 Februari 2024 padahal belum ada putusan tetap di peradilan perdata,” ujar Lany Setyawati (74) di rumahnya, Minggu (3/3/224).
Lany mengungkapkan, peristiwa yang dialami sekeluarga bermula dari almarhum suaminya yang bernama Lukito Lutiarso berhuhungan bisnis dengan pemilik pabrik teh bernama Tan Pek Siong sejak 50 tahun lebih.
Dalam perjalanan waktu, keluarganya mengalami kesulitan keuangan sehingga meminta bantuan kepada rekan bisnis suaminya tersebut untuk menebus tiga sertifikat yang ada di Bank sebesar Rp 400 juta.
Kemudian Tan Pek Siong melalui anaknya bernama Hidayat Pranata menebus tiga sertifikat tanah yang lokasinya beada di Jalan Bandung seluas 143 meter dan dua sertifikat lainnya di Jalan Kartini masing-masing dengan luas 1033 dan 420 meter persegi.
“Setelah ditebus, ketiga sertifikat tanah langsung di AJB (Akad Jual Beli) dan diubah atas nama Hidayat Pranata dihadapan notaris Ida Yulia,” ungkapnya.
Pada 2007, keluarga Lukito membayarkan utang sebesar Rp 200 juta kepada Hidayat Pranata dan mendapatkan kembali sertifikat yang ada di Jalan Bandung, lalu tanah tersebut kembali atas nama Lukito Lutiarso.
Lalu pada 2019, Hidayat Pranata meninggal dan sebagai itikad baik keluarga Lukito Lutiarso sempat berkonsultasi dengan seorang pengacara untuk menghitung ulang biaya menebus sisa sertifikat namun pada 2021 Lutiarso Lukito meninggal dunia.
“Pada saat keluarga masih berkabung itu Firly Anggraini, istri dari almarhum Pak Hidayat melakukan klaim bahwa kedua tanah di Jalan Kartini menjadi miliknya. Itu disampaikan langsung kepada cucu saya yang tidak tahu perkaranya,” ujar Lany.
Menghadapi klaim sepihak tersebut akhirnya pihak keluarga atas saran pengacara kenalan mengajukan gugatan perdata. Prosesnya berlangsung hingga kasasi Mahkamah Agung dan dinyatakan kalah. Sebagai upaya, pihak keluarga mengajukan peninjauan kembali (PK) dan belum ada putusan incracht.
Namun dalam perkembangannya justru pihak keluarga dilaporkan ke Polda Jateng dengan tuduhan menempati tanah tanpa Izin yang berhak atau memasuki pekarangan tanpa izin. Tidak tanggung-tanggung, Lany beserta tiga anaknya sekaligus dijadikan tersangka oleh polisi.
“Kami sekeluarga masih menjalani proses peradilan perdata sudah dijadikan tersangka, rumah dipasangi garis polisi dan dipasang plang dari Polda,” sebut Lany memelas.
Lany pun mempertanyakan perkara sengketa tanah itu bukan diawali jual beli, namun utang piutang dan ada proses melunasi utang sehingga salah satu sertifikat bisa ditebus dan kembali atas nama pemilik aslinya, yakni Lukito Lutiarso.
Kemudian yang menjadi keberatan keluarga bahwa tanah di Jalan Kartini seluas 1433 meter persegi itu masih ditempati untuk usaha dan nilainya jauh melebihi sisa utang yang belum tertebus.
“Kami pun selama puluhan tahun berhubungan bisnis dengan ayah dari Pak Hidayat tetap menempati tanah dan rumah milik sendiri tidak ada persoalan, namun kok tiba-tiba bisa diklaim oleh orang lain. Kami akan berjuang mencari keadilan semoga bapak Kapolri mendengar dan bisa membantu kami sekeluarga,” ungkapnya.
Sementara itu,pengacara Keluarga Lanny,Imamul Abror dan ketua LBH Adhyaksa Didik Pramono mengatakan pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas.Berharap kliennya mendapatkan suatu keadilan.
“Di depan rumah kliennya terpampang plang bertuliskan ‘Tanah dan Bangunan Sesuai SHGB No 00038/Noyontaansaru dan SHGB No 00037/Noyontaansari A.N Felly Anggraini Tandarpanata, Freddy Tandarpanata dan Yuliana Tandarpanata Saat ini dalam proses penyidikan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Berdasarkan Laporan Polisi No.LP/B/250/V/2021/Jateng Direskrimum,tanggal 7 Mei 2021.Tulisan berwarna putih dengan latar merah tanpa ada logo kepolisian,” ujarnya.
Laporan: Dikin
Editor: Budi Santoso
