
SUBANG, BIDIKNASIONAL.com – Perum Jasa Tirta II atau disingkat (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum serta mempunyai tugas dan fungsi untuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan air baku, pengendalian banjir, pemeliharaan infrastruktur serta pengelolaan dan pemanfaatan energi.
Beda halnya yang terjadi di PJT II SEKSI Binong kab, Subang Jawa Barat, melalui supervisor seksi Binong saat dikonfirmasi wartawan bidik Nasional com (bn.com) sebut saja Hendra (30/1/2025).di tempat dia bekerja mengatakan, bahwa dirinya telah menerima sejumlah uang dari masyarakat yang menggarap dan mengelola tanah bantaran tersebut.
Untuk mendapatkan izin garapan masyarakat diharuskan mempunyai Surat Izin Pemanfaatan Lahan (SIPL), yang di keluarkan oleh PJT II Seksi Binong dengan membuat perjanjian nominal biaya di hitung setiap meternya dan dilakukan pembayaran setiap tahun sekali.
Pada saat media menanyakan terkait Regulasi hukum apa sehingga PJT II Seksi Binong menarik atau meminta uang sewaan tanah yang dikelola oleh masyarakat, dan hasil pungutan tersebut tidak ada bentuk tranparansinya, serta tanah yang dikelola oleh masyarakat diharuskan tanaman palawija atau benda lunak seperti padi atau lainnya, sebagai bentuk membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan?
Hendra selaku Supervisor SUB seksi Binong mengakui, ” regulasi hukum untuk menarik jumlah uang sewaan atau pemanfaatan lahan tersebut kami tidak tahu, dan uang hasil pungutan tersebut kami setorkan ke pihak PJT II Seksi Binong sebagai atasan kami, dan lahan tersebut memang ada yang ditanami pohon buah dan beberapa bangunan juga ada,” jelasnya.
Di tempat terpisah Suroto selaku pegawai PSDA di wilayah kec, Compreng saat di konfirmasi wartawan bn.com mengatakan, bahwa dirinya hanya diperbantukan di bagian lapangan untuk menarik uang ke beberapa pengelola lahan tersebut, itupun atas perintah dari Kepala Supervisor SUB seksi Binong (Hendra).”Uang hasil penarikan dari masyarakat saya serahkan langsung kepada pak Hendra dan selanjutnya kami tidak tahu,” ujarnya.
Salah satu sumber bn.com yang namanya dirahasiakan kepada wartawan mengatakan, bahwa setiap tahunnya dirinya selalu membayar kepada Suroto harga dan nilainya disesuaikan setiap meternya, terakhir pembayaran di tahun 2023 dan ada kwitansinya.
Di tempat terpisah sumber bn.com yang mengaku warga Compreng, saat ditemui wartawan membenarkan adanya pungutan sejumlah uang oleh Suroto selaku petugas dari PJT II Seksi Binong sebanyak Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan ada kwitansinya terakhir di tahun 2024.
“Selama ini kami selaku warga yang menggarap lahan tersebut belum pernah melihat atau menerima bantuan baik sosial ataupun lingkungan apa lagi terkait perbaikan infrastruktur,” keluh sumber itu.
Laporan: M.tohir/tim
Editor: Budi Santoso