Komisi D DPRD Sidoarjo saat rapat dengar (hearing). (Foto: ist)
SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Ribuan anak di Kabupaten Sidoarjo tidak bersekolah. Data awal menyebut jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 5.898 anak pada Desember 2024. Setelah diverifikasi, tersisa 1.906 anak yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo.
Kepala Bidang Mutu Pendidikan Disdikbud Sidoarjo, Dr. Netty Lastiningsih, menjelaskan banyak faktor menyebabkan anak putus sekolah. Ada yang menikah, bekerja, pindah alamat, hingga tidak berminat belajar lagi.
“Yang bisa kami pastikan mau bersekolah lagi ada 331 anak,” ungkap Netty, saat dengan Komisi D Dprd, Kamis, (13/02/2025).
Untuk menangani ATS, Disdikbud Sidoarjo melakukan berbagai intervensi. Mulai dari pelacakan data, advokasi, parenting, hingga pelatihan bagi jenjang kesetaraan. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan diarahkan ke program Paket B dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sekretaris Disdikbud Sidoarjo, Ronny Juliano, menambahkan bahwa PKBM milik pemerintah lebih optimal dibanding swasta. Namun, ada kendala dalam anggaran transportasi pengajar akibat aturan efisiensi perjalanan dinas. “Cara ini lebih efektif daripada pengajar harus ke balai desa,” ujarnya.
Di lingkungan madrasah, jumlah ATS mencapai 705 anak. Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo, Dr. Mufi Imron Rosyadi, menyebut sebagian besar berasal dari sekolah swasta. “Cuma tujuh anak yang dari negeri,” kata Mufi. Penyebabnya beragam, mulai dari bekerja, masuk pesantren, hingga kesulitan biaya.
BACA JUGA: PN SIDOARJO EKSEKUSI RUMAH SENILAI Rp 2,5 M DI DELTA REGENCY WARU
Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Jatim, Syaipuddin Jupri, mengungkapkan jumlah ATS jenjang SLTA mencapai 817 anak. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama.
“Sekolah berusaha membantu,” ungkapnya. Ada juga yang putus sekolah karena menikah, jauh dari keluarga, hingga kenakalan remaja.
Dalam rapat dengar (Hearing) pendapat dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, masalah ATS mendapat perhatian serius. Sepuluh anggota DPRD hadir, termasuk Ketua Komisi D Dhamroni Chudlori. Mereka meminta solusi konkret agar anak-anak bisa kembali bersekolah.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono, mengingatkan dampak ATS terhadap sosial masyarakat. “Harus ada tindak lanjut serius. Ini bisa menjurus ke narkoba, kriminal, dan sebagainya,” tegasnya.
Legislator Partai Golkar itu meminta program pencegahan juga diperkuat. Selain solusi pendidikan formal dan nonformal, ia juga dorong peran keluarga dan masyarakat dalam menekan angka ATS.
“Pendampingan dan edukasi menjadi langkah penting untuk mencegah anak-anak berhenti sekolah,” tandasnya. (Ted)
