Sudah pecah (mengelupas)/Foto: ist
Memakai batu besar dan bulat, diduga tidak sesuai spek, seharusnya memakai batu pecah
JOMBANG, BIDIKNASIONAL.com – Modus proyek tanpa papan nama di desa desa sering kita jumpai, tujuannya hanyalah agar tidak diketahui oleh publik, terkait identitas proyek tersebut, termasuk berapa anggarannya. Bahkan publik menyebutnya “proyek siluman” jalan pengerjaan nya juga seperti siluman, tujuannya seperti itu, tak lain adanya dugaan “Maling uang negara” dari proyek siluman tersebut. Hal ini melanggar Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya, serta berpotensi mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Dampak tidak adanya papan nama proyek menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Hal ini Membuka celah bagi potensi penyalahgunaan Dana Desa (DD). Seperti mark- up harga, pekerjaan yang tidak sesuai standar, atau bahkan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi.
Terkait adanya pekerjaan proyek drainase tanpa papan informasi kegiatan proyek di Dusun Diwek, Desa Diwek Kabupaten Jombang itu menimbulkan pertanyaan besar. Ada apakah dengan proyek di desa Diwek tidak ada papan namanya, apa itu adanya dugaan kesengajaan tidak menggunakan papan nama proyek, apakah itu suatu bukti bahwa proyek tersebut diduga ada korupsi ?
Sementara saat itu awak media meninjau lokasi pekerjaan proyek beberapa waktu yang lalu tidak ditemukan adanya papan informasi kegiatan serta prasasti, padahal proyek sudah selesai dikerjakan.
Menurut warga di sekitar lokasi, ketika ditemui Bidik Nasional (BN) mengatakan, “Wah saya tidak tahu mas, mulai awal pengerjaan proyek itu tidak ada papan nama proyeknya, kelihatan nya proyek ini, proyek siluman, takut identitas nya ketahuan warga sini,lah wong warga sini banyak yang kritis mas, ada papan nama proyeknya,pasti diketahui semua yang terkait dengan pekerjaan proyek itu,” ujar warga setempat yang tidak ingin namanya dipublikasikan.
Setelah itu, BN berusaha menghubungi kepala Desa Diwek untuk menanyakan proyek pembangunan tersebut namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga berita diterbitkan.
Disamping tidak terpasang papan informasi kegiatan serta prasasti, bangunan juga sudah mulai pecah, untuk batu sendiri seharusnya batu pecah tapi kenyataannya banyak batu besar dan bulat bulat yang dipasang (diduga tidak sesuai spek), mengakibatkan kurang merekatnya luluh/adukan.
Menurut Totok Ketua DPD – MIO (Media Indenpenden Online) Jombang, jadi sangat penting membangun demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk supaya menindak lanjuti adanya dugaan penyelewengan anggaran negara tersebut. Jangan sampai aparat penegak hukum tutup mata dan telinga, dengan membiarkan hal tersebut terjadi yang membuat negara mengalami kerugian akibat ulah segelintir oknum. Perlu diketahui, wartawan punya tujuan bukan ikut mengusik dan mengada – ada adanya temuan dan untuk pembangunan di desa tersebut, akan tetapi sebagai kontrol sosial. Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat. Dengan adanya proyek di desa Diwek yang diduga proyek siluman, dampak nya sangat buruk, seperti kurangnya pengawasan dan rendahnya integritas,yang diduga kuat menyalahgunakan Dana Desa (DD) di Desa Diwek.
Dari hasil analisis Tim Media ini mengungkapkan, modus dugaan adanya korupsi yang paling sering ditemukan meliputi penggelembungan nilai pengadaan barang dan jasa, manipulasi surat pertanggung jawaban, manipulasi Surat Pertanggung Jawaban ( SPJ) ,dan penggelapan dana,yang dipicu minimnya digitalisasi sistem keuangan desa.
“Kami menemukan banyak praktik korupsi hasil Warisan periode sebelumnya, cara – cara penyelewengan nya di turunkan antar perangkat desa,” ungkapnya.
Dengan tidak adanya papan nama proyek di Desa Diwek, karena takut terdeteksi apabila warga ikut mengawasi nya atau jika warga terlibat dalam pengawasan penggunaan dana verifikasi pembangunan fisik mudah dilakukan dan transaksi keuangan lebih sederhana. Bahkan kepala desa sering terjerumus dalam penyelewengan akibat keterbatasan kemampuan mengelola anggaran dan tekanan pejabat atau titipan proyek.
Laporan: Tim
Editor: Budi Santoso
