Pengacara Syarifudin Rakib, Penasehat Hukum PT Mandiri Land Prosperous. (Foto: Teddy Syah/Bidiknasional.com)
SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Penasehat Hukum menduga Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo tak mencermati alat bukti. Karena, menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap Bos Green Garden Residen Cemandi, Yusuf Efendi, pada Kamis (4/12/2025) lalu.
“Mengadili dan memutuskan terdakwa Yusuf Efendi terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Bawono Effendi.
Majelis hakim menilai bahwa dalam kasus tersebut terdapat 5 cek dari terdakwa untuk para User. Namun, hanya satu cek yang dapat dicairkan, sedangkan keempat cek lainnya tidak ada saldo alias kosong. Sehingga, terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana Pasal 378 KUHP.
Putusan tersebut dinilai kedua belah pihak sangat kontroversi. Karena, dalil JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang tertuang dalam Tuntutan dan dalil Kuasa Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan beserta alat bukti terkesan tidak digubris oleh Majelis Hakim.
Kekecewaan atas putusan tersebut disampaikan kuasa hukum terdakwa, Syarifudin Rakib SH., MH., usai persidangan. Ia mengatakan, bahwa Majelis Hakim diduga tidak mencermati alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Sehingga, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan dalil terdakwa terbukti atas Pasal 378 KUHP.
Padahal, menurut Syarifudin, kliennya tidak mengisi saldo empat cek tersebut lantaran para User melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang mereka buat dengan PT Mandiri Land Properous (MLP), sebagai pengembang Perum Green Garden Residen Cemandi.
“Memang ini, jadi ada wanprestasi ya. Wanprestasi yang dilakukan oleh mereka (User),”
“Jadi, Pengadilan Sidoarjo sama sekali tidak mempertimbangkan telah terjadi konflik norma antara Perdata dengan Pidana. Dimana ada suatu alasan yang sangat kuat kenapa sampai cek ini tidak dapat dicairkan? Bukan tidak dicairkan,” lanjutnya.
“Dia (Yusuf Efendi) menahan (Cek) ini karena para User tidak melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati bersama, padahal sudah menerima (sebagian) uang,” tegas Syarifudin, (8/12).
Baca Juga : Pemkab Sidoarjo Retret Kades se-Kabupaten
Syarifudin memaparkan, sebelumnya ada 5 lima kesepakatan bersama antara User dengan PT MLP. Diantaranya, User harus melakukan pencabutan laporan di Polres Sidoarjo, mencabut gugatan Perdata di PN Sidoarjo, menyerahkan Akta Jual Beli untuk diganti dengan Akta Pembatalan, juga menghapus berita-berita terkait PT MLP.
Namun, dari kesepakatan kedua belah pihak itu ternyata hanya dua yang dilakukan oleh User, yaitu mencabut laporan di Polres Sidoarjo dan mencabut gugatan Perdata. Selebihnya tidak mereka lakukan. Sehingga, User dinilai telah melakukan wanprestasi.
Bahkan, lanjut Syarifudin, wanprestasi yang dilakukan para User dikuatkan oleh Putusan PN Sidoarjo bernomor:14/Pdt.G/2025/PN Sda. Dan, PN Sidoarjo memutuskan pembatalan Akta Jual Beli antara PT MLP dengan para User.
“Yang kami kecewa, kenapa sama sekali tidak dipertimbangkan itu? Ini jelas-jelas konflik norma. Malah yang dipertimbangkan hanya terkait dengan cek kosong. Suatu peristiwa Pidana itu ada hubungan yang namanya kausalitas. Hubungan sebab-akibat. Tidak serta-merta begitu. Apa sih sebabnya sampai cek itu tidak cair? Sebabnya karena mereka melakukan wanprestasi. Buktinya mana? Ini putusan pengadilannya. Putusan itu sudah dilampirkan sebagai alat bukti. Tapi kenapa itu tidak dipertimbangkan oleh hakim,” terang Syarifudin.
Atas putusan tersebut Syarifudin mengaku akan tetap melakukan upaya banding. Namun ia belum memastikan, banding akan dilakukan pihaknya atau dilakukan JPU. Karena, menurutnya, hakim juga tidak mempertimbangkan dalil hukum dari JPU.
Diketahui, kasus ini diduga sarat kepentingan. Yusuf Efendi, selaku Direktur PT MLP tiba-tiba di tangkap oleh Polda Jatim dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP.
Yusuf ditangkap setelah keluar dari ruangan mediasi dengan para User. Saat itu, User didampingi oleh Wakil Walikota Surabaya, Armuji.
Di dalam persidangan, Yusuf Efendi didakwa dengan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP Jo Undang-undang RI No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Namun berdasarkan fakta persidangan, dakwaan Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP diduga tidak dapat dibuktikan.
Sehingga, JPU hanya menjerat Yusuf melanggar Undang-undang RI No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan tuntutan 3 tahun penjara.
PH mengaku kebingungan pada saat mendengar putusan, dimana hakim menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara, yang menyatakan Yusuf Efendi terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP.
“Padahalkan, Pasal tersebut sebelumnya tidak dapat dibuktikan oleh JPU,” pungkas Syarifudin.
Laporan : Teddy Syah
