PASAMAN, BIDIKNASIONAL.com – Bupati Pasaman, Welly Suhery, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menyusun data tanpa dasar yang jelas. Ia menegaskan pentingnya data yang valid dan akurat sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan forum koordinasi dan validasi data sektoral bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di kantor BPS Kabupaten Pasaman, Kamis (12/2/2026).
Menurut Welly, kualitas data akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, hingga evaluasi pembangunan.
“Data itu menjadi dasar. Jangan sampai ada OPD yang mengarang atau menyusun data tanpa landasan yang jelas. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara OPD dan BPS menjadi kunci untuk mewujudkan satu data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis fakta di lapangan.
Welly juga mengapresiasi peran BPS dalam membina penyusunan statistik sektoral di daerah. Menurutnya, forum koordinasi tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghasilkan data yang kredibel.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyusunan data sektoral, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan metode pengumpulan data, serta koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal. Karena itu, pembinaan statistik secara berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
Kepala BPS Kabupaten Pasaman, Nita Andriani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data di tingkat daerah. Melalui forum itu, OPD diharapkan mampu menyusun data sektoral yang selaras dengan standar statistik nasional.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke nagari melalui program peningkatan literasi statistik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tersedianya data yang lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar peningkatan pelayanan publik. (RF)
