Khairul Isnaidi Kusuma selaku Kepala DPUBM Kabupaten Malang. (Foto : Nino Wiwantara)
KAB.MALANG, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Kabupaten berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur, pekerjaan yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang tetap mengejar target penanganan infrastruktur tahun 2026 meski anggaran belanja modalnya dipangkas Rp 60 miliar.
Seperti yang disampaikan Khairul Isnaidi Kusuma selaku Kepala DPUBM Kabupaten Malang menjelaskan, “bahwa tahun ini prioritas awal jatuh ke jembatan. Pembangunan di lima titik sudah dibuka penawarannya via SPSE : Genitri Pakis, Kedungkombal, Kampung Legok, Tempur, dan Babadan Ngajum. Yang nilainya mencapai Rp 692 juta sampai Rp 1,7 miliar per-titik,” jelasnya. Jum’at, (5/6).
Terkait optimalisasi difokuskan pada pembangunan dan penggantian jembatan yang masuk tahap lelang, sejak (25/5/2026) yang lalu.
Oleh karena itu, warga di Pakis, Pakisaji, Ngajum dan Sumbermanjing Wetan pun bisa berharap akses jembatan yang lebih aman dalam waktu dekat. Sementara untuk jalan, DPUBM Kabupaten Malang mengimbau agar masyarakat bersabar karena perbaikan dilakukan bertahap sesuai skala prioritas.
Khairul mengatakan, “bahwa pagu awal belanja modal infrastruktur tahun ini sebesar Rp 314 miliar. Sehingga setelah efisiensi, anggarannya turun menjadi sekitar Rp 250 miliar. Anggaran itu dipakai untuk tiga pos utama, yakni : perbaikan jalan, penggantian jembatan, dan Penerangan Jalan Umum PJU,” ungkapnya.
Selain itu, Khairul menerangkan,”bahwa pembangunan di lima jembatan masuk tahap lelang, lewat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), mengenai proses pengadaan untuk penanganan jembatan sudah berjalan sejak pertengahan Mei 2026. Dan kini lima jembatan yang dokumen penawarannya sudah dibuka seperti :
1. Jembatan Genitri, Pakis – penggantian dengan pagu Rp 1,2 miliar
2. Jembatan Kedungkombal, Sumbermanjing Wetan – penggantian Rp 992,9 juta
3. Jembatan Kampung Legok, Pakisaji – penggantian Rp 1,7 miliar
4. Jembatan Tempur, Sumbermanjing Wetan– penggantian Rp 692,9 juta
5. Jembatan Babadan, Ngajum – rehabilitasi Rp 1,2 miliar
Maka, pengadaan yang sudah dimulai pertengahan Mei lalu. Prosesnya berjalan sesuai tahapan SPSE,” terang Khairul.
Menurut Khairul, soal perbaikan jalan tetap berlangsung, karena prioritas tersebut berdasarkan LHR, selain jembatan, penanganan jalan juga terus berjalan. Salah satunya rehabilitasi Jalan Kepanjen-Kendalpayak dengan anggaran mencapai Rp 1,8 miliar. Dengan total panjang jalan Kabupaten Malang mencapai 1.641,62 kilometer. Data DPUBM mencatat sekitar 20% atau 328,32 km kondisinya rusak ringan hingga berat, sehingga butuh penanganan,” urainya.
Khairul menyebut penanganan tidak bisa serentak karena karakternya “spot-spot” sesuai titik kerusakan. Setiap triwulan DPUBM Kabupaten Malang menyusun perencanaan untuk peningkatan jalan dan rehabilitasi. Dengan potensi efisiensi anggaran tahun depan, penentuan prioritas akan memakai indikator lalu lintas harian rata-rata LHR.
“Kami survei dulu mana jalan dengan LHR tinggi. Lalu bandingkan dengan kapasitas jalannya. Kalau derajat kejenuhan mendekati satu, kami lebarkan. Kalau masih jauh dari satu, cukup salob atau sapu lobang dulu. Tujuannya biar masyarakat tetap nyaman lewat,” paparnya.
Dengan adanya, strategi itu dipilih agar anggaran Rp 250 miliar yang tersisa bisa tepat sasaran. Karena keadaan jalan dengan volume kendaraan tinggi dan rawan macet didahulukan untuk pelebaran. Sementara jalan yang kerusakannya ringan tetap ditangani secara bertahap melalui perawatan rutin.
Khairul juga mengatakan, ”walaupun efisiensi tak akan hentikan target, meski anggaran berkurang, dan target penanganan infrastruktur tidak berhenti. Dalam kondisi ini, DPUBM akan memaksimalkan alokasi untuk jembatan karena fungsinya vital menghubungkan antar desa dan kecamatan, terutama di wilayah selatan seperti Sumbermanjing Wetan,” urainya.
Khairul menambahkan, perbaikan jalan tetap berlanjut tapi bertahap per-triwulan. DPUBM pakai data LHR sebagai acuan. Jalan dengan derajat kejenuhan tinggi akan dilebarkan, sisanya cukup tambal sulam.
“Kami tidak bisa langsung semua, tapi kami pastikan yang paling mendesak dulu,” pungkasnya. (NN)
