Wahyu Giyanto, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro (ist)
BOJONEGORO, BIDIKNASIONAL.com – BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyusul adanya penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan. Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN hingga Aplikasi Mobile JKN.
Wahyu Giyanto, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, menuturkan bahwa perubahan status kepesertaan PBI JK mengacu pada hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah melalui instansi terkait.
Ia menyebutkan, penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjamin akurasi penyaluran bantuan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria dalam kelompok desil 1 sampai 5 tidak menjadi sasaran penerima bantuan iuran JKN yang dibiayai pemerintah.
“Kami mengimbau peserta untuk rutin mengecek status kepesertaan JKN. Dengan mengetahui status kepesertaan sejak dini, peserta dapat segera mengambil langkah yang diperlukan apabila terdapat perubahan status menjadi tidak aktif. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kanal resmi BPJS Kesehatan maupun dengan berkoordinasi kepada instansi terkait,” kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan bahwa peserta yang berdasarkan hasil pemutakhiran data masuk dalam kelompok desil 6 hingga desil 10, namun kondisi riilnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, tetap memiliki kesempatan untuk memperbarui data sosial ekonomi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terkini.
Menurutnya, pemerintah memberikan masa tenggang selama 90 hari bagi peserta untuk mengajukan pembaruan data melalui kantor desa, kantor kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat.
Selain itu, Wahyu menambahkan bahwa peserta dapat melakukan pengecekan status ekonomi sosial secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Di sisi lain, Wahyu mendorong peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan iuran dan telah mampu membayar iuran secara mandiri untuk melakukan perpindahan ke segmen JKN mandiri. Menurutnya, penyesuaian status kepesertaan tersebut merupakan upaya menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan bagi peserta dan keluarganya.
“Akurasi data sosial ekonomi sangat menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Karena itu, peserta yang menilai kondisi ekonominya saat ini belum tergambarkan secara tepat dalam data yang tersedia perlu segera mengajukan pembaruan melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial sesuai wilayah domisilinya,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, BPJS Kesehatan menyediakan mekanisme reaktivasi bagi peserta PBI JK yang kepesertaannya telah dinonaktifkan. Kesempatan tersebut diberikan kepada peserta yang masih berada dalam periode enam bulan sejak penonaktifan maupun peserta nonaktif yang memerlukan akses pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Menurut Wahyu, proses reaktivasi kepesertaan PBI JK diawali dengan pengajuan oleh peserta kepada Dinas Sosial setempat disertai Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.
Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, status kepesertaan peserta akan diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan sehingga hak atas pelayanan kesehatan dapat kembali dimanfaatkan.
“Peserta PBI JK yang kepesertaannya nonaktif dan memerlukan layanan kesehatan diharapkan segera melapor ke Dinas Sosial setempat. Pengajuan reaktivasi dapat diproses apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan telah melalui tahapan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar
Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan bahwa pembaruan data PBI JK merupakan proses rutin yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif, peserta dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui kanal layanan digital maupun tatap muka yang disediakan BPJS Kesehatan.
Peserta dapat melakukan pengecekan melalui microsite PASTI JKN https://pasti.bpjskesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.
“Kami mengimbau peserta JKN, khususnya peserta PBI JK, untuk rutin mengecek status
kepesertaannya melalui kanal resmi BPJS Kesehatan. Jika statusnya nonaktif, segera lakukan tindak lanjut agar akses layanan kesehatan tetap terjaga,” tutup Wahyu. (***)
