SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menyampaikan jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna III yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (9/11/2026) pagi.
Dalam penjelasannya, Bupati Subandi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk memastikan setiap alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga isu strategis yang menjadi fokus jawaban bupati, yaitu penguatan pengawasan internal, efisiensi anggaran operasional, dan keberlanjutan pembiayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Terkait pengelolaan keuangan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen meningkatkan kapasitas audit untuk menjaga transparansi dan efektivitas APBD 2027. “Peningkatan kapasitas audit dilakukan melalui penguatan kualitas pengawasan dan pendampingan, agar seluruh program berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Subandi. Langkah ini diambil guna meminimalkan potensi penyimpangan agar anggaran tepat sasaran.
Sementara itu, menanggapi sorotan mengenai anggaran operasional pemerintah daerah, Subandi menjelaskan bahwa penyesuaian akan tetap mengedepankan efisiensi dan rasionalitas. Pemkab Sidoarjo dipastikan mengacu pada regulasi yang berlaku dengan memperhitungkan kualitas program serta kemampuan keuangan daerah secara terukur.
Di sektor ekonomi, Pemkab Sidoarjo meluruskan dinamika pembiayaan UMKM yang sempat dipertanyakan oleh sejumlah fraksi. Subandi memaparkan bahwa program pembiayaan terdahulu telah ditransformasikan menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sejak tahun 2021. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga guna membebaskan pelaku usaha kecil dari beban suku bunga bank komersial yang tinggi.
“Dengan adanya subsidi bunga dari pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga yang jauh lebih terjangkau,” tegasnya. Strategi ini diharapkan mampu memutus mata rantai pinjaman ilegal sekaligus menggerakkan perekonomian warga di seluruh wilayah Sidoarjo.
Melalui penjelasan mendalam ini, eksekutif berharap legislatif dapat memahami arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang dirancang Pemkab Sidoarjo. Dengan adanya kesamaan visi, pembahasan Raperda APBD TA 2027 diharapkan dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya demi percepatan pembangunan daerah. (yah)
