JATIMNGAWI

Tanah Bekas Galian Proyek Pelebaran Jalan Kedunggalar–Jogorogo Diperjualbelikan

Lokasi pengerukan tanah proyek pelebaran jalan Kedunggalar–Jogorogo milik Dinas PUPR Kabupaten Ngawi yang material sisanya menuai polemik akibat dugaan praktik jual beli ilegal. (Foto: Yoseph/Bidik Nasional)

NGAWI, BIDIKNASIONAL.com – Praktik dugaan jual beli tanah bekas galian (disposal) proyek pelebaran jalan utama Kedunggalar–Jogorogo milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngawi menuai protes masyarakat setempat.

Tanah sisa galian proyek yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk fasilitas umum tersebut diduga diperjualbelikan oleh oknum dengan tarif Rp150.000,00–Rp200.000,00 per rit truk jungkit (dump truck).

Kondisi ini sangat disayangkan oleh warga, khususnya di Dusun Kaliwowo, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar.

Pasalnya, pengurus di tingkat Rukun Tetangga (RT) setempat yang berencana memanfaatkan tanah bekas galian tersebut untuk menguruk jalan lingkungan justru ikut dibebani ongkos sebesar Rp150.000,00 hingga Rp200.000,00 per truk.

“Sangat disayangkan, padahal tanah itu rencananya mau dimanfaatkan warga tiap-tiap RT di Dusun Kaliwowo untuk memperbaiki dan menguruk jalan lingkungan. Namun, setiap mau mengambil tanah diminta ongkos antara Rp150.000,00 sampai Rp200.000,00 per truk jungkit,” keluh salah satu ketua RT di Dusun Kaliwowo yang ditemui wartawan Bidik Nasional.

Berdasarkan penelusuran langsung tim Bidik Nasional di lokasi proyek, aktivitas transaksi pengambilan tanah bekas galian tersebut memang benar terjadi.

Saat dikonfirmasi di lapangan, seorang pria yang mengaku sebagai petugas keamanan alat berat proyek mengklaim bahwa dirinya yang bertanggung jawab mengatur serta membagi distribusi tanah bekas galian kepada para pemesan.

Bahkan, oknum yang mengaku sebagai pihak penanggung jawab di lapangan tersebut secara terang-terangan menyatakan bahwa seluruh transaksi pembelian tanah bekas galian dengan tarif Rp200.000,00 harus melalui dirinya.

Padahal, apabila tanah bekas galian tersebut disalurkan untuk menguruk jalan lingkungan di tiap-tiap RT di sekitar lokasi pekerjaan, hal itu sejatinya sangat menguntungkan pihak pelaksana proyek.

Selain membantu infrastruktur warga, pelaksana proyek tidak perlu mencari lokasi pembuangan (disposal area) yang jauh sehingga dapat memangkas biaya operasional armada pengangkut serta mempercepat proses pembersihan area kerja. Selain itu, tanah bekas galian merupakan aset negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Jika hal ini dilakukan, pelaku dapat dijerat pasal korupsi.

Menanggapi temuan tersebut, pengawas proyek bernama Handoko, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon maupun saat ditemui langsung, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya praktik jual beli tanah galian di lapangan.

Handoko menyatakan bahwa tindakan memperjualbelikan material sisa galian proyek pemerintah sama sekali tidak dibenarkan.

Ia berkomitmen akan segera melakukan pengecekan dan menanyai langsung operator alat berat (ekskavator/backhoe) yang bertugas mengeruk tanah di lokasi proyek untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Sementara itu, masyarakat di Dusun Kaliwowo berharap agar pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kabupaten Ngawi segera turun tangan menertibkan oknum yang memonopoli dan memperjualbelikan material proyek di lapangan.

Warga meminta agar tanah bekas galian proyek pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis untuk memperbaiki infrastruktur jalan lingkungan di tiap-tiap RT tanpa ada lagi pungutan biaya yang memberatkan masyarakat. (Yoseph)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button