JAKARTA

INAHAFF 2026, Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Makin Kuat

JAKARTA, BIDIKNASIONAL.com – Upaya memperkuat integritas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menjadi perhatian BPJS Kesehatan. Melalui penguatan sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan atau fraud, BPJS Kesehatan berkomitmen menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem anti-kecurangan di sektor kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa pengendalian kecurangan telah menjadi bagian penting dari tata kelola Program JKN sejak awal penyelenggaraannya. Berbagai langkah strategis terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bentuk keseriusan, BPJS Kesehatan telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. Selain itu, diterapkan pula Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.

Menurutnya, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

Hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau setara dengan 98,5 persen penduduk Indonesia. Cakupan yang sangat luas ini sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan.

Pujo menegaskan, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kerugian finansial. Lebih dari itu, pencegahan kecurangan merupakan bagian dari upaya melindungi keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Tidak berhenti pada penguatan internal, BPJS Kesehatan juga mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA dirancang memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pusat pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta sarana penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui keberadaan asosiasi tersebut, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin solid sehingga upaya pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyampaikan bahwa kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut adanya sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Menurutnya, pengendalian kecurangan tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.

Menurutnya, penguatan sistem JKN merupakan bagian dari upaya penyempurnaan perlindungan sosial agar tidak ada masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri. Kehadiran negara melalui BPJS Kesehatan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu kekuatan yang harus dijaga adalah memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam seluruh proses penyelenggaraan JKN. Sistem harus dibangun sedemikian rupa agar tidak dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Ia juga mengingatkan agar sinergi seluruh pemangku kepentingan tidak berhenti sebatas komitmen formal. Sistem harus mampu mengantisipasi potensi kecurangan tanpa terpengaruh kepentingan tertentu yang dapat merugikan peserta maupun keberlangsungan Program JKN.

Cak Imin turut menyoroti pentingnya penguatan landasan regulasi. Menurutnya, regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri perlu didorong peningkatan level pengaturannya agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kontribusi berbagai pihak, dalam kegiatan INAHAFF 2026 juga diberikan penghargaan kepada tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai berperan dalam memperkuat budaya anti-kecurangan pada penyelenggaraan Program JKN.

Adapun penerima penghargaan INAHAFF 2026 sebagai berikut:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik

Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.

Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

Terbaik I: Kabupaten Purbalingga.

Terbaik II: Kota Medan.

Terbaik III: Kabupaten Banyumas.

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

Terbaik I: Provinsi Bali.

Terbaik II: Provinsi Riau.

Terbaik III: Provinsi Jawa Barat.

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

Terbaik I: Kabupaten Kotawaringin Barat.

Terbaik II: Kabupaten Karawang.

Terbaik III: Kabupaten Sukabumi.

5. Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

Terbaik I: Provinsi Bali.

Terbaik II: Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terbaik III: Provinsi Nusa Tenggara Barat. (***)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button