Komisi I DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Kerja Bersama Bappeda, Dinsos dan BPMPD Terkait Data Kemiskinan
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, SH.,(Foto: Dj BN Banyuwangi)
BANYUWANGI, BIDIKNASIONAL.com – Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat koordinasi dengan Bappeda Banyuwangi, Dinsos Banyuwangi, BPMPD Banyuwangi pada Senin tanggal 20 Januari 2025.
“Terimakasih, hari ini Komisi I rapat kerja dengan Bappeda, Dinsos dan BPMPB terkait data kemiskinan, kita fokus dengan data kemiskinan karena di triwulan pertama di awal tahun 2025 untuk bantuan-bantuan belum turun, dan ini menjadi meresahkan oleh masyarakat, yang selama ini menerima tetapi ternyata belum menerima, apa itu bantuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah, yang jelas di triwulan pertama belum turun bantuan-bantuan, dan bagaimana, kita harus memberikan pengamanan kepada masyarakat yang selama ini menerima, dan dalam hal ini Pemkab. Banyuwangi juga harus hadir, bagaimana kita juga memberikan untuk masyarakat meskipun tidak penuh memberikan, tetapi setidaknya ada masyarakat yang menerima untuk pengganti hidup” jelas Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, SH kepada bidiknasional.com (20/1/2025).
Lanjutnya, “sementara ini kita juga ada kegiatan dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) berbagi sesama, mulai bulan Januari, Pebruari, Maret dan akan dilibatkan semua anggota DPRD Banyuwangi, untuk pengamanan jaring pengaman buat kemiskinan, dan di data kita ada 3 data yang besar yaitu P3Ke, Kes dan Rakorses, tetapi di Banyuwangi yang prakarsai oleh Bappeda kita punya UGD Kemiskinan, dan siapapun bisa melihat karena itu adalah tempat datanya di Kominfo Banyuwangi, dan Sekretariatnya ada di Bappeda, dan siapapun orang bisa melihat data-data kemiskinan, tadi ada BPMT sejumlah 120951 KK dan BPM 551 jiwa, PPID dati daerah 151 sekian jiwa, dan kepingin kejadian-kejadian yang sekarang ini ada di Desa-Desa dan mereka tidak memanfaatkan untuk Operator Desa pada saat untuk mengusulkan Verfalnya, padahal Verfal itu setiap tanggal 14 sampai 25 itu bisa untuk mengusulkan DPKS, dan setiap tanggal 1 sampai 10 bisa mengusulkan PBI, tetapi mungkin kita melihat data-data yang dipaparkan oleh Dinsos masih banyak yang merah-merah dari Desa-Desa, artinya tidak mengusulkan, tidak merubah, dan kita kepingin dalam waktu dekat Komisi I DPRD bersama-sama Bappeda, Dinsos, BPMPD kita akan turun sumpling ke Desa-Desa, kita melihat betul-betul data yang ada, apakah warga ini masih layak menerima bantuan atau apa masih perlu menerima bantuan dari Pemerintah,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, “insyaallah dalam waktu dekat kita akan turun sumpling ke Desa-Desa dengan data yang kita punya, karena banyak permasalahan Operator Desa tidak menguplaud setiap bulan pada tanggal itu, dan Instansi terkait yang rapat hari ini terimakasih sekali, dan kerja kita bareng-bareng untuk membantu kemiskinan, permasalahan ini bukan permasalahan Pemkab. Banyuwangi, bukan DPRD Banyuwangi tetapi seluruh staikholder terkait, mulai Baznas, Lazisnu bahkan juga CSR bisa bersama-sama memanfaatkan, dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi,” tutupnya.
Laporan: Dj
Editor: Budi Santoso
