M Ivan Akiedozawa, Ketum PKC PMII Jawa Timur. (Ist)
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Pelemahan nilai tukar Rupiah yang disebut telah menyentuh angka Rp18.000 per Dolar Amerika Serikat mendapat sorotan serius dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kondisi itu sebagai alarm keras bagi ketahanan ekonomi nasional dan ancaman nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
PKC PMII Jawa Timur melalu, M Ivan Akiedozawa menegaskan, bahwa merosotnya nilai tukar Rupiah bukan sekadar angka di pasar keuangan, melainkan persoalan yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Menurut PMII Jawa Timur, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan narasi bahwa fundamental ekonomi nasional masih kuat. Mereka menilai masyarakat membutuhkan langkah nyata untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang semakin berat.
PMII juga mengkritik munculnya opini yang menyebut masyarakat perdesaan tidak akan terdampak krisis karena tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang dolar. Menurut mereka, pandangan tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan publik.
“Pasrah bukan berarti membiarkan keadaan. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu melindungi kondisi ekonomi mereka, bukan sekadar retorika yang membuat masyarakat menerima keadaan tanpa solusi,” terang Akiedo.
Sebagai salah satu provinsi penyangga ekonomi nasional dengan basis industri, pertanian, dan UMKM yang besar, Jawa Timur dinilai akan merasakan dampak langsung dari pelemahan Rupiah. Kenaikan biaya bahan baku impor berpotensi meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor usaha.
Selain itu, harga kebutuhan pokok juga dikhawatirkan akan mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
PMII Jawa Timur juga mengingatkan adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) apabila sektor industri melakukan efisiensi akibat meningkatnya biaya operasional. Oleh karena itu, mereka menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Jawa Timur mendesak pemerintah dan Bank Indonesia untuk segera mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih agresif guna menstabilkan nilai tukar Rupiah. Mereka meminta agar intervensi pasar dilakukan secara terukur dan efektif.
Selanjutnya, PMII Jawa Timur menuntut adanya perlindungan terhadap sektor UMKM dan pertanian. Menurut mereka, kenaikan nilai dolar akan berdampak pada meningkatnya harga pupuk non-subsidi, pakan ternak, dan berbagai kebutuhan produksi lainnya yang masih bergantung pada impor.
Mereka meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan skema jaring pengaman ekonomi daerah untuk membantu sektor-sektor rentan tersebut agar produktivitas pertanian dan UMKM tetap terjaga.
PMII Jawa Timur juga mendorong Satgas Pangan untuk memperketat pengawasan pasar guna mencegah praktik spekulasi dan penimbunan barang yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara tidak wajar. Pengawasan dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah gejolak ekonomi.
Selain itu, mereka meminta pemerintah pusat mengevaluasi proyek-proyek strategis yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komponen impor.
Menurut PMII Jawa Timur, prioritas anggaran saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan daya beli masyarakat, perlindungan sosial, serta langkah-langkah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Laporan : Teddy Syah
