Stikerisasi Bansos dan Penguatan Agen Perlinsos, Upaya Pemkab Madiun Tertibkan Data KPM
MADIUN, BIDIKNASIONAL.com – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Stikerisasi dan Penguatan Agen Perlinsos (Agen Perlindungan Sosial) di Aula Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemkab Madiun dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Hadir langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, Kepala Dinas Sosial Supriyadi, OPD terkait, perwakilan DPR, Kejari, BPS, STIS Kemensos, Camat dan Kades se-Kabupaten Madiun serta pilar-pilar sosial.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi menjelaskan bahwa stikerisasi merupakan program pemasangan stiker khusus bertuliskan ” Keluarga Pra Sejahtera penerima manfaat Bantuan Sosial” di rumah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya.
“Tujuan utama stikerisasi ini, mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan bantuan sosial. Agar masyarakat, RT, RW, dan kepala desa bisa bersama-sama mengawasi. Kalau ada warga yang sudah mampu tapi masih terdaftar, atau sebaliknya warga yang benar-benar miskin tapi belum terdaftar, bisa segera kita usulkan untuk pemutakhiran data,”jelas kadinsos.
“Data ini dinamis. Ada yang naik kelas ekonominya, ada yang turun. Dengan stiker ini, kita ajak masyarakat untuk berani jujur jika sudah sejahtera, agar kuota bantuan bisa diberikan kepada yang lebih berhak”, tambahnya.
Peran dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan setikerisasi sangat diharapkan, serta sinergi antara pemerintah daerah, Kecamatan, desa kejaksaan dan unsur terkait.
Pada kesempatan itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam sambutannya menegaskan komitmennya untuk menertibkan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Madiun agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau dinikmati oleh orang yang tidak berhak.
“Saya tidak mau ada lagi di Kabupaten Madiun ini, orang yang sudah punya mobil, punya rumah gedong, dan masuk desil 6 keatas, tapi masih menerima PKH dan BPNT. Itu namanya mengambil hak orang miskin,” tegas Bupati.
“Dengan stiker ini, saya minta kesadaran. Monggo yang sudah sejahtera, dengan legowo mengundurkan diri. Berikan kesempatan kepada tetangga kita yang lebih membutuhkan, yang rumahnya masih bocor, yang anaknya putus sekolah karena tidak punya biaya,”tambahnya.
Bupati juga mengingatkan kepada seluruh Kades dan Agen Perlinsos untuk tidak takut melakukan graduasi atau penghapusan data KPM yang sudah mampu, serta tidak melakukan pungutan liar dalam pengurusan bansos.
“Saya ingatkan, tidak ada pungutan sepeserpun dalam pengurusan bansos. Kalau ada yang minta uang untuk mengurus, laporkan ke saya. Di sini ada kejaksaan, kita kawal bersama agar bansos di Madiun bersih dari pungli dan bebas permainan,”ujar Buapti.
Menutup rangkaian sambutan, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi memberikan penguatan moral dan motivasi kepada seluruh Agen Perlinsos dan Kepala Desa yang hadir.
Wabub menekankan bahwa Agen Perlinsos harus memiliki kepekaan sosial dan keberanian untuk membela warga miskin yang belum terdata.
“Agen Perlinsos itu namanya saja Agen perlindungan sosial. Tugasnya melindungi, jangan sampai ada warga miskin yang datang ke kantor desa malah sipersulit. Permudah, dampingi dan bantu mereka,”pesan Wabup.
Wabup juga mengajak seluruh Kades untuk menjadikan stikerisasi sebagai momentum untuk membangun budaya malu jika menerima yang bukan haknya, dan budaya gotong royong untuk mengawasi bansos bersama.
Diakhir acara Bupati dan Kadinsos secara simbolis melakukan pemasangan stiker di salah satu rumah warga penerima manfaat di Desa Sambirejo,yang di saksikan oleh para undangan. Pemasangan stiker ini menandai dimulainya program stikerisasi serentak di Kabupaten Madiun.
Bupati juga meminta kepada seluruh Kepala Desa dan Camat untuk mengawasi program ini dengan baik, melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala, serta tidak takut untuk mengusulkan graduasi bagi KPM yang sudah mandiri dan sejahtera. (ADV/Bas)
