
Ditresiber Polda Jatim saat ungkap kasus tindak pidana penipuan kendaraan online. (Foto: Ist)
SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) membongkar kasus tindak pidana penipuan online bermodus segitiga, dengan sasaran transaksi jual beli kendaraan di media sosial (medsos).
Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan empat orang tersangka berinisial berinisial Y (47), S (33), HU (31), dan J (34).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, berdasarkan hasil pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan aktivitas jaringan tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026.
“Empat tersangka telah ditetapkan dalam perkara ini. Sementara itu, nilai transaksi sekitar Rp6,5 miliar masih terus didalami untuk memastikan aliran dana dan kemungkinan adanya korban lainnya,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast saat konferensi pers di Polda Jatim, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Ariyanto mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang mengalami kerugian sebesar Rp 149 juta setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan melalui marketplace Facebook.
”Dari hasil pengembangan dan pendalaman transaksi keuangan, penyidik menemukan bahwa aktivitas jaringan ini memiliki nilai transaksi yang mencapai sekitar Rp 6,5 miliar dalam periode Mei 2025 hingga tahun 2026,” ujarnya.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai transaksi yang sedang didalami oleh penyidik dan tidak serta-merta menggambarkan jumlah kerugian korban yang telah terverifikasi.
Kasus ini menjadi perhatian Polda Jatim lantaran modus kejahatan tersebut memanfaatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi jual beli secara online.
Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan modus penipuan segitiga, di mana pelaku menempatkan diri sebagai perantara palsu antara pembeli dan pemilik mobil yang sebenarnya.
“Para pelaku mengambil iklan kendaraan milik orang lain yang dipasang di marketplace media sosial, kemudian memposting ulang dengan harga yang lebih murah untuk menarik calon pembeli,” ungkapnya.
Ketika ada peminat, pelaku menghubungi korban menggunakan identitas palsu seolah-olah sebagai pemilik kendaraan.
“Di sisi lain, pelaku juga menghubungi pemilik kendaraan asli dan mengatur agar kedua belah pihak dapat bertemu langsung guna mengecek kondisi fisik kendaraan,” jelasnya.
Komunikasi antara pembeli dan pemilik kendaraan sengaja dikendalikan oleh pelaku agar korban merasa yakin karena dapat melihat kendaraan secara langsung.
Setelah terjadi kesepakatan harga, korban diarahkan melakukan pembayaran ke rekening yang telah disiapkan pelaku, bukan ke rekening pemilik kendaraan yang sebenarnya. Uang tersebut kemudian dipindahkan ke sejumlah rekening lain untuk menyamarkan aliran transaksi.
Penyidik membagi peran keempat tersangka berdasarkan hasil pendalaman: Tersangka Y, Berperan menyediakan sarana komunikasi, menyiapkan serta menguasai rekening penampung, dan mengatur pemindahan serta pembagian uang hasil kejahatan (mendapat porsi 20%).
Sedangkan Tersangka S, HU, dan J Berperan mencari iklan kendaraan, memposting ulang iklan tersebut, serta melakukan komunikasi dengan calon pembeli dan pemilik kendaraan menggunakan identitas palsu (mendapat porsi total 80%).
Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 70 unit ponsel, satu arsip bundel percakapan WhatsApp, bukti transfer, 27 kartu ATM, lima buah buku rekening, enam rekening Bank BRI, dua unit sepeda motor, dan satu unit mobil Honda Jazz. Barang-barang tersebut disita untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman keterkaitan aset kejahatan.
Penyidik saat ini masih mendalami aliran dana, mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain, serta menelusuri jaringan pelaku di sejumlah daerah seperti Kediri, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Jawa Tengah, dan Palembang.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta ketentuan tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Polda Jatim mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial atau platform digital.
“Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku sebagai pemilik atau perantara penjualan barang, serta memastikan keabsahan identitas penjual dan kesesuaian nama pemilik rekening sebelum melakukan pembayaran.”
“Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat diminta segera melapor ke kepolisian terdekat, ” pungkasnya.
Laporan : Teddy Syah



