JATIMSIDOARJO

Sengketa Saham Perusahaan Kosmetik di Sidoarjo, Ahli Waris Gugat Rp350 Miliar

Pengacara penggugat, Irawan Sukma saat di PN Sidoarjo. (Foto: Teddy Syah/BN)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Dugaan perselisihan internal keluarga pendiri sebuah perusahaan yang bergerak di industri kosmetik berinisial PT RBK di Sidoarjo berujung ke ranah hukum. Salah satu pihak yang mengaku sebagai ahli waris pendiri perusahaan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Penggugatnya yakni, Antoni Prabowo Handojo, melayangkan gugatan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan pengelolaan perusahaan. Dalam perkara tersebut, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan total mencapai Rp350 miliar.

Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 202/Pdt.G/2026/PN SDA. Sejumlah pihak yang digugat di antaranya badan usaha, jajaran direksi, termasuk Direktur Utama berinisial KT.

Kuasa hukum penggugat, Irawan Sukma, mengatakan gugatan tersebut ditempuh setelah upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil.

Menurutnya, pihak penggugat telah melayangkan dua hingga tiga kali somasi kepada pihak-pihak terkait. Namun, somasi tersebut diklaim tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

“Prinsipal kami adalah Pak Antoni Prabowo Handojo, selaku anak atau ahli waris dari salah satu pendiri perusahaan. Oleh karena itu, kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Sidoarjo,” kata Irawan, (18/11).

Irawan menjelaskan, perkara tersebut telah melewati tahapan mediasi dan jawab-menjawab. Saat ini, persidangan telah memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam gugatan tersebut, terdapat lima pihak sebagai tergugat dan tiga pihak lainnya berkedudukan sebagai turut tergugat. Mereka terdiri atas badan usaha, jajaran direksi, notaris, serta instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi badan hukum.

Terkait proses mediasi, Irawan menyebut belum tercapai kesepakatan antara para pihak. Pihaknya juga telah menyampaikan keberatan kepada hakim mediator atas ketidakhadiran sejumlah prinsipal dari pihak tergugat maupun turut tergugat.

“Kami telah melayangkan protes kepada hakim mediator mengenai ketidakhadiran prinsipal para tergugat tersebut, sementara klien kami selalu hadir. Namun, proses mediasi belum menghasilkan kesepakatan,” ujarnya.

Meski belum menemukan titik temu, pihak penggugat memastikan akan melanjutkan proses hukum hingga memperoleh kepastian melalui putusan pengadilan.

“Belum ada titik terang. Kami masih tetap melanjutkan upaya hukum karena sampai saat ini belum ada respons positif,” kata Irawan.

Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan tidak sah dan batal demi hukum setiap peralihan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya sebagai ahli waris.

Selain itu, penggugat meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat juga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp100.370.000.000 atau Rp100,37 miliar yang diminta dibayarkan secara tunai oleh para tergugat.

Tak hanya itu, penggugat turut mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp250 miliar. Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi dalam perkara tersebut mencapai Rp350,37 miliar.

Sementara itu, Antoni Prabowo Handojo menjelaskan bahwa perusahaan yang berdiri pada era 1980-an tersebut awalnya dibangun oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing sebesar 50 persen.

Setelah salah satu pendiri perusahaan, Prof. Indro Handojo, meninggal dunia pada 4 Januari 2011, disebut telah dibuat akta pembagian waris di hadapan notaris.

Dalam pembagian waris tersebut, Antoni mengaku memperoleh bagian sebesar 25 persen, termasuk hak atas saham perusahaan yang diwariskan kepadanya.

Namun, menurut dalil penggugat, dalam perkembangannya terjadi sejumlah perubahan komposisi kepemilikan saham dan susunan kepengurusan perusahaan tanpa melibatkan dirinya.

Bahkan, Antoni menyebut terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar perusahaan sejak 2011 hingga 2026. Perubahan tersebut kini menjadi salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan melalui gugatan di PN Sidoarjo.

“Terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar sejak 2011 hingga 2026 yang kini menjadi bagian dari materi sengketa di pengadilan,” terangnya.

Laporan : Teddy Syah

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button