SURABAYA, BIDIKNASIONAL.com – Kepala Perpustakaan Nasional (Ka. Perpusnas) RI memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai apresiasi lantaran Perpustakaan di Jatim telah mengantongi akreditasi tercatat sebagai yang paling banyak dibanding provinsi lain di Indonesia.
Menurut data Perpusnas RI per Maret 2022, jumlah Perpustakaan di Jatim yang sudah terakreditasi sebanyak 1.896 Perpustakaan. Disusul DI Yogyakarta sebanyak 1.054, Jawa Tengah sebanyak 949 dan Kep. Bangka Belitung sebanyak 869.
Atas capaian tersebut, Kepala Perpusnas RI M. Syarif Bando menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, saat acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (16/4).
“Perpustakaan yang terakreditasi tingkat provinsi per Maret 2022, Jawa Timur berada di tingkat pertama dengan nilai 1.896. Ini menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan literasi di Jatim,” kata Khofifah.
Terkait diterimanya penghargaan tersebut, orang nomor satu di Jatim itu menyampaikan ucapan terima kasih. Dirinya berharap, keseriusan dan kegigihan Pemprov Jatim dalam mengembangkan perpustakaan khususnya terkait literasi masyarakat untuk kesejahteraan dapat terwujud.
“Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat melalui Perpusnas kepada Pemprov Jawa Timur. Semoga ikhtiar ini dapat semakin meningkatkan literasi masyarakat khususnya literasi untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasinya kepada Perpustakaan nasional dan seluruh kepala daerah. Utamanya, beberapa daerah yang saat ini mendapat stimulan mendirikan Pojok Baca Digital (Pocadi).
“Kalau Pocadi bisa ditumbuhkembangkan di kecamatan, maka proses literasi digital yang bisa mendongkrak UMKM agar melakukan transformasi digital bisa lebih dekat,” kata Khofifah.
Dengan adanya Pocadi yang menjadi stimulan dari Perpusnas, diharapkan Khofifah dapat mendorong peningkatan transformasi digital UMKM yang saat ini mencapai 44 persen agar terdorong lebih cepat perkembangannya sehingga bisa mengakses pasar global yang lebih luas.
“Apa yang menjadi inisiasi perluasan untuk meningkatkan literasi digital bagi UMKM perlu ditumbuh kembangkan lebih cepat lagi. Saya mengajak untuk semua yang hadir secara langsung maupun virtual agar hal ini bisa menjadi inspirasi kita semua,” ujar Khofifah.
Selain menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim, Ka.Perpusnas RI juga memberikan beberapa bantuan kepada Bupati/Walikota di Jatim. Bantuan tersebut berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan dan perluasan gedung, POCADI, Mobil Perpustakaan Keliling (MPK), Buku Kemas Ulang Informasi Naskah Kuno tentang Majapahit berupa Pararaton, Negarakertagama, Ranggalawe, Babad Tanah Jawi dan Naskah Nusantara Jawa Timur.
Khusus untuk DAK bantuan pembangunan dan perluasan gedung tahun anggaran 2022 diberikan kepada Kab. Sampang, Kab. Nganjuk dan Kab. Madiun.
Selain DAK, Kepala Perpusnas RI juga menyerahkan secara simbolik program Pojok Baca Digital (POCADI). Daerah yang menerima yakni Kab. Trenggalek, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Tuban, Kab. Probolinggo, Kab. Lamongan, Kab. Pamekasan, Kota Batu dan Kota Mojokerto. Sementara untuk MPK dan Buku Kemas Ulang Informasi Naskah Kuno, Ka. Perpusnas RI juga menyerahkannya kepada Gubernur Jatim.
Tingkat Kegemaran Membaca Warga Jatim Masuk Kategori Tinggi
Gubernur Khofifah kini mengaku tengah menekankan pentingnya peningkatan berbagai literasi bagi masyarakat. Hari ini kita butuh percepatan literasi gitital, literasi finance, literasi budaya termasuk literasi masyarakat untuk kesejahteraan dan sebagainya.
Menurut Khofifah, semangat dalam membaca dan upaya mencerdaskan masyarakat merupakan bagian penting sebagai penguat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dicontohkan, peningkatan pertumbuhan kontribusi UMKM di Jatim dari 57,25% tahun 2021 menjadi 57,81% salah satunya juga karena adanya literasi pada pelaku UMKM.
“Saya juga meminta kepada Bupati/Walikota di Jatim untuk terus membentuk dan mendukung adanya Perpustakaan Desa/Kelurahan di Jawa Timur serta perpustakaan keliling. Ini semua untuk peningkatan literasi masyarakat demi kesejahteraan ” jelasnya.
Sementara untuk kewenangan di bidang Perpustakaan yang wajib dilakukan pemerintah daerah, Khofifah menyebut, Pemprov Jatim telah menetapkan dua kebijakan strategis. Yakni pembinaan Perpustakaan serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.
“Ini menjadi kewenangan yang dilakukan sesuai Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan,” katanya.
Untuk pembinaan Perpustakaan sendiri meliputi pengelolaan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca di tingkat daerah. Sedang untuk pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, Pemprov Jatim melakukan pelestarian karya cetak dan karya rekam (KCKR), penerbitan katalog induk daerah (KID) dan bibliografi, lalu pelestarian naskah kuno.
“Untuk survey Perpusnas RI tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Jawa Timur masuk dalam kategori tinggi, yakni sebesar 64,20,” jelas Khofifah.
Di Jatim sendiri, sebut Khofifah, jumlah Perpustakaan yang sudah berdiri sebanyak 27.866 Perpustakaan. Jumlah tersebut meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan pondok Pesantren (Ponpes), Perpustakaan Taman Baca, dan Perpustakaan Dinas/Instansi.
“Kami terus mendorong peningkatan jumlah Perpustakaan yang mencerdaskan dan menguatkan kapasitas masyarakat di Jawa Timur. Termasuk lewat peningkatan akreditasi. Seperti beberapa saat lalu, Perpustakaan UPTP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah milik Pemprov Jatim yang berada di Kota Malang mendapatkan akreditasi A dari Perpusnas,” jelas mantan Menteri Sosial RI itu.
Hadir di acara tersebut, Kepala Perpusnas RI M. Syarif Bando, anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki, Tenaga Ahli Perpustakaan RI Dra. Sri Sularsih, MSi, Guru Besar Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UNM) Prof. Dr. Djoko Saryono, MPd, anggota Komisi E DPRD Jatim, Bupati/Walikota se Jatim, seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, serta beberapa undangan yang mengikuti secara daring. (dji)
